Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari pasokan dasar (baseload) dalam sistem kelistrikan nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pembangkit berbasis nuklir mendapat alokasi kapasitas sebesar 500 megawatt (MW), yang akan dibagi ke dua wilayah: Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada mitra resmi yang ditetapkan untuk mengembangkan proyek strategis ini. Namun, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya kepada negara-negara sahabat untuk ikut serta.
“Karena Indonesia menganut prinsip non-blok, maka kita membuka kerja sama dengan banyak negara, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Rusia, maupun Tiongkok. Tidak ada pembatasan asal negara,” ujar Eniya saat menghadiri Human Capital Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/6).
Meski terbuka untuk berbagai pihak, Eniya menegaskan bahwa calon mitra harus melalui tahapan studi kelayakan yang menyeluruh. Kajian ini harus mencakup aspek teknis, finansial, operasional, dan legal untuk memastikan proyek berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi standar keselamatan yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hal ini menjadi sangat penting, mengingat tragedi nuklir Fukushima pada 2011 telah menjadi titik balik dalam perumusan standar keselamatan global. Selain itu, pemerintah akan menerapkan pendekatan manajemen risiko multi-bencana dalam seluruh tahapan proyek PLTN.
Tidak hanya mengandalkan pembangkit nuklir darat (land-based), pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi reaktor modular skala kecil (SMR) hingga pembangkit nuklir terapung (floating nuclear power plant), yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi geografis.
Untuk tahap awal, kapasitas 500 MW tersebut akan dibagi rata antara dua wilayah.
“Jaringan listrik di Sumatera dan Kalimantan masing-masing akan dialokasikan 250 MW. Itu sudah pasti,” tegas Eniya.