Pemerintah terus mendorong agenda hilirisasi nasional melalui langkah konkret. Salah satunya dilakukan dengan menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan (pra-FS) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Penyerahan dokumen ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Selasa (22/7).
Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas, Bahlil Lahadalia, kepada CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Dalam sambutannya, Bahlil menjelaskan bahwa total terdapat 18 dokumen pra-FS proyek hilirisasi yang diserahkan dengan nilai investasi mencapai USD38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun.
“Dari 18 proyek tersebut, 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batubara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun,” jelas Bahlil.
Ia menambahkan bahwa proyek-proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata. “Itu (proyek hilirisasi) akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak. Bukan lagi upah, mohon maaf, bukan lagi upah UMR (Upah Minimum Regional). Dan ini sebagai instrumen penetrasi dalam rangka memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Satgas Hilirisasi menyatakan kesiapan untuk terus menjalin koordinasi dengan Danantara. Fokus koordinasi tersebut mencakup aspek pembiayaan, skema bisnis, penentuan lokasi proyek, hingga penyelesaian persoalan perizinan dan aspek sosial-lingkungan.