Listrik Indonesia | Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan defisit sebesar Rp 689,1 triliun. Defisit ini muncul karena belanja negara dipatok Rp 3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.153,6 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rincian Anggaran Prioritas
Agenda pertama adalah ketahanan pangan dengan alokasi Rp 164,7 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung program swasembada, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Agenda kedua menyangkut ketahanan energi yang mendapatkan alokasi Rp 402,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi, dan stabilisasi harga energi.
Program prioritas ketiga adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun. Program ini ditujukan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta melibatkan UMKM dan ekonomi lokal.
Agenda keempat fokus pada pendidikan dengan anggaran terbesar, yaitu Rp 769,1 triliun. Anggaran ini meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, hingga bantuan operasional sekolah (BOS).
Agenda kelima adalah kesehatan dengan alokasi Rp 244 triliun. Programnya mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta revitalisasi rumah sakit.
Sementara itu, agenda keenam, ketujuh, dan kedelapan tidak disebutkan secara rinci besaran anggarannya. Namun, Purbaya menjelaskan arah programnya. Agenda keenam diarahkan untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Agenda ketujuh terkait pertahanan semesta, melalui modernisasi alutsista, penguatan industri strategis nasional, dan kesejahteraan prajurit. Agenda kedelapan berfokus pada akselerasi investasi dan perdagangan melalui Danantara dan peran swasta dalam memperkuat rantai pasok global.