Listrik Indonesia | Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana penghentian operasi PLTU Cirebon I. Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke PT Cirebon Power Services pada beberapa waktu yang lalu, dikutip Senin (710/11/2025).
Jalal menilai, kebijakan retirement PLTU perlu dilakukan secara selektif dan bertahap, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan energi dan lapangan kerja masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
“Kami mendapat penjelasan dari GM PLN Jawa Barat bahwa saat ini terjadi pergeseran industri dari kawasan Tangerang dan Bekasi ke Jawa Tengah, salah satunya karena faktor upah. PLTU Cirebon I selama ini menjadi penopang utama pasokan listrik kawasan Cirebon dan sekitarnya,” ujar Jalal.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memprioritaskan penghentian pembangkit listrik yang sudah berusia tua dan tidak efisien, bukan pada pembangkit yang masih menggunakan teknologi modern.
“Kita harap pemerintah mendorong investor untuk memprioritaskan penghentian PLTU yang sudah lama, tidak efisien, dan tidak ramah lingkungan. PLTU Cirebon I ini justru sudah menggunakan teknologi ultra-super critical yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Menurutnya, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian utama masyarakat saat ini, terutama di tengah pergeseran aktivitas industri ke wilayah lain. Karena itu, Jalal menekankan agar kebijakan transisi energi tidak menimbulkan efek domino terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja.
“Sekarang isu lapangan pekerjaan sudah menjadi fokus utama masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan energi, termasuk penghentian PLTU, tidak justru menghambat investasi dan membuka pengangguran baru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jalal mendorong pemerintah agar aktif mencari investor energi baru di wilayah lain yang memiliki PLTU tua, seperti di Muara Karang, Pelabuhan Ratu, dan Cilacap. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju energi bersih tanpa mengorbankan kebutuhan listrik nasional.
“Pemerintah perlu lebih agresif mencari investor untuk menggantikan PLTU lama di daerah-daerah lain. Cirebon I ini masih efisien dan ramah lingkungan, jadi sebaiknya tidak menjadi prioritas penghentian,” pungkas Jalal.