Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) memimpin Sidang Anggota Ketiga Tahun 2024. Sidang tersebut membahas sejumlah isu, yaitu peninjauan harga energi yang berkeadilan, progres Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN), progres pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, antisipasi krisis dan/atau darurat energi, hingga pemanfaatan bioavtur.
Arifin Tasrif menjelaskan bahwa harga minyak dunia cukup tinggi akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan konflik yang mempengaruhi permintaan energi global.
Selain itu, harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg belum berubah sejak 2008, sementara harga LPG non-subsidi fluktuatif.
Tarif listrik di Indonesia juga relatif rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Arifin mendorong percepatan program Jaringan Gas Kota (Jargas) dan harga gas yang ekonomis bagi masyarakat.
"Sekarang bagaimana kita bisa melakukan percepatan program jargas. Pemerintah juga mengupayakan harga fit gas itu yang ekonomis dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk jargas ini dengan ongkos subsidi LPG dalam jangka panjang," dikutip Rabu (10/07/2024).
Selain itu, progres RPP KEN juga menjadi fokus pembahasan. Pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 8 Juli 2024 lalu, RPP KEN telah mendapat persetujuan dari fraksi-fraksi untuk dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, akan dilaksanakan agenda seperti Focus Group Discussion (FGD) dan sinkronisasi materi selama masa reses.
Arifin menekankan pentingnya pembahasan detil RPP KEN agar dapat segera berjalan dengan dasar hukum yang kuat.
"Perlu kita bahas supaya PP KEN ini bisa jalan. Jangan kita menyusunnya dengan berbelit-belit. Tetapi harus memiliki dasar hukum yang kuat. Contohnya mengenai infrastruktur energi, ini perlu betul dipertebal," tambahnya.
Sidang ini juga membahas pengembangan PLTN di Indonesia yang masuk dalam target Net Zero Emission (NZE) 2060. Arifin menekankan perlunya alur birokrasi yang efisien dan mempelajari keandalan teknologi dari negara-negara pengguna energi nuklir seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Korea Selatan.
"Kita melihat mekanisme bagaimana mereka menggunakan energi nuklir itu bisa cepat. Kita jangan lagi memilih alur birokrasi yang terlalu panjang. Mungkin nanti kita cukup punya tim ahli untuk mereviu teknologi, keandalan, dan keekonomian. Kemudian mekanisme persetujuannya mungkin ke depannya seperti energi-energi biasa. Ini yang perlu kita pikirkan, jangan terlalu melibatkan banyak aturan. Kita contoh saja, kalau teknologinya sudah proven, negara lain bisa menggunakan, kita adopsi saja," jelasnya.
Terkait antisipasi krisis energi, Arifin menyoroti tingginya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 32 persen dari konsumsi BBM harian sebesar 1,42 juta barel. Untuk mengatasinya, diperlukan pengalihan penggunaan energi, seperti kendaraan listrik dan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.
"Kita harus melihat bahwa pemanfaatan energi ini harus bisa menggunakan sebanyak mungkin sumber daya alam kita. Contohnya, di sektor transportasi, kita memiliki sumber daya mineral strategis, mineral kritis yang bisa menghasilkan baterai nikel mangan kobalt. Kemudian juga bagaimana infrastruktur untuk SPKLU itu bisa disiapkan," pungkasnya.
Arifin juga menekankan pentingnya pembangunan industri bioavtur untuk mencapai kemandirian energi. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang turut hadir, menekankan kesiapan industri dalam negeri untuk memproduksi bioavtur dalam jumlah besar.
GoogleNews
