PT GNI Diminta Bertanggung Jawab Jika Tutup Operasi Smelter

Listrik Indonesia | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan pentingnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) untuk memprioritaskan hak-hak karyawan di tengah kabar gangguan produksi smelter di Morowali Utara. Gangguan ini dikhawatirkan berpotensi mengarah pada penutupan operasional perusahaan. 

Yuliot menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terkait masalah yang dihadapi oleh smelter milik PT GNI. Evaluasi ini dilakukan sebagai respons atas kabar bahwa induk perusahaan PT GNI di China mengalami kerugian, yang diduga menjadi penyebab rencana penutupan operasi. 

"Setiap perusahaan pasti menghadapi masalah. Apakah ini murni masalah bisnis atau ada faktor lain, itu yang perlu kita telusuri," ujar Yuliot pada Senin, 24 Februari 2025. 

Yuliot menekankan bahwa jika penutupan benar-benar terjadi, PT GNI wajib memenuhi hak-hak karyawan. Menurutnya, perusahaan tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja tanpa menyelesaikan kewajiban kepada para pekerja. 

"Jika operasional ditutup, semua kewajiban harus diselesaikan. Perusahaan tidak bisa kabur begitu saja tanpa memenuhi tanggung jawabnya," tegasnya. 

Di sisi lain, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, Yuliot menyebut bahwa pemerintah akan memperkuat mekanisme pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko gangguan produksi dan penutupan operasional di sektor smelter. 

"Dengan adanya sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat, kami berharap dapat mengantisipasi masalah serupa di masa mendatang," jelasnya. 

Dampak Gangguan Produksi Smelter di Morowali Utara 

Gangguan produksi di smelter PT GNI di Morowali Utara tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi perekonomian lokal. Sebagai salah satu perusahaan penghasil nikel terbesar di Indonesia, PT GNI memiliki peran penting dalam mendukung industri hilir nikel nasional. 

Pemerintah pun diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan operasional smelter serta melindungi hak-hak karyawan. Langkah antisipatif ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri nikel dan ketenagakerjaan di Indonesia.