Listrik Indonesia | Citra Pertamina sebagai BUMN strategis Indonesia dinilai mencapai titik nadir pascaterungkapnya kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun pada 2023. Mulyanto, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), menyatakan skandal ini memicu damage effect masif, meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina meski harganya lebih murah.
Eksodus ke SPBU Asing: Dampak Hilangnya Kepercayaan
Mulyanto mengungkapkan, masyarakat kini berbondong-bondong memilih BBM dari SPBU asing yang dianggap lebih terjamin kualitasnya, meski harga lebih tinggi. Fenomena ini, menurutnya, menjadi indikator krisis kepercayaan akibat korupsi terstruktur yang berlangsung selama lima tahun (2018–2023).
"Pemerintah harus bertindak tegas, tidak hanya melalui pendekatan kuratif seperti mengusut pelaku, tetapi juga memperbaiki tata kelola impor migas secara preventif agar transparan dan akuntabel," ujar Mulyamto dalam keterangan tertulisnya.
Desakan Reformasi: Hapus Intervensi Partai Politik
Mulyanto menekankan, akar masalah korupsi Pertamina berulang sejak era sebelum pembubaran Petral (subsidiary Pertamina). Ia mendesak pemerintah merombak sistem tata kelola migas dengan menempatkan profesional independen, bukan afiliasi partai politik.
"BUMN kerap dijadikan 'sapi perah' kepentingan politik. Jika serius reformasi, hindari penunjukan direksi atau komisaris yang terafiliasi partai. Publik pesimis jika pola lama terus berlanjut," tegasnya.
Modus Korupsi Terstruktur: Dari Hulu ke Hilir
Analisis Mulyanto mengungkap modus korupsi sistematis, dimulai dari penurunan kapasitas produksi kilang hingga penolakan minyak mentah domestik dengan alasan tidak memenuhi spesifikasi. Akibatnya, impor migas menjadi solusi yang justru dimanipulasi untuk kepentingan segelintir pihak.
"Ini praktik korupsi berjamaah, merugikan negara triliunan rupiah. Butuh itikad baik dan kinerja konsisten untuk memulihkan kepercayaan publik," tambahnya.
Tantangan ke Depan: Transparansi atau Kehancuran Reputasi
Tanpa perombakan sistemik, Mulyanto memprediksi skandal serupa akan terulang. Ia menyerukan audit independen, penguatan pengawasan, dan digitalisasi proses bisnis untuk meminimalisasi celah korupsi.
"Dengan kepercayaan publik yang ambruk, Pertamina berisiko kehilangan pasar domestik. Reformasi bukan pilihan, tapi keharusan," pungkasnya.
GoogleNews
