Tumpang Tindih Fungsi Danantara dan BUMN

Listrik Indonesia | Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Ia menyoroti penambahan jumlah komisaris yang dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau Presiden minta efisiensi, kenapa komisaris justru ditambah? Ini tidak selaras. Kita mempertanyakan urgensinya, apalagi jika komisaris tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Darmadi saat Kunjungan Kerja Komisi VI di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, jumlah komisaris yang bertambah menjadi tujuh orang dikhawatirkan hanya menambah beban biaya tanpa kontribusi yang jelas terhadap tata kelola perusahaan. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan komisaris sebaiknya tidak dijadikan alat kompromi politik. Penempatan harus mengutamakan kapabilitas dan integritas untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Selain struktur komisaris, Darmadi turut mengangkat isu yang lebih besar terkait pengelolaan BUMN, yakni belum jelasnya batas kewenangan antara Kementerian BUMN dan Danantara. Ia menilai terjadi tumpang tindih fungsi antara lembaga pembuat kebijakan dan entitas pengelola nilai komersial.

“Fungsi penciptaan nilai itu ranah Danantara, tapi sekarang justru kementerian yang ambil alih. Sebaliknya, pengangkatan komisaris dan RUPS yang mestinya dilakukan kementerian, malah dikendalikan Danantara. Ini tidak jelas,” ujarnya.

Darmadi mendorong adanya penyusunan ulang tata kelola BUMN yang lebih jelas dan terstruktur. Menurutnya, pembagian peran yang tegas antara kementerian dan holding BUMN sangat penting agar tidak terjadi dualisme kebijakan yang membingungkan publik maupun pelaku usaha.

“Kalau kita tidak taat pada aturan dan Undang-Undang, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN juga akan terus menurun. Ini yang harus segera dibenahi,” tutupnya.