Listrik Indonesia | Indonesia memang kaya. Bukan cuma kaya energi, tapi juga kaya kreativitas dalam menempatkan orang-orang berbakat di posisi strategis. Salah satunya, kursi komisaris di perusahaan subholding energi milik negara. Belakangan, publik dibuat mengernyit: kenapa makin banyak komisaris BUMN energi berasal dari luar sektor energi?
Setelah nama Ade Armando ramai dibicarakan karena ditunjuk sebagai komisaris di PLN Nusantara Power, muncul pula sosok lain seperti Denny Januar Ali (alias Denny JA), pengamat politik yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), serta Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis nasional, yang kini duduk manis di PLN Energi Primer Indonesia. Wajar kalau publik bertanya: kok bisa?
Mungkin ini bagian dari diversifikasi energi manusia.
Pertamina Hulu Energi: Dari Politik ke Hulu Migas
Denny JA, yang kariernya dikenal luas di ranah survei politik dan pendiri LSI, kini mengawasi sektor hulu migas. Gelar PhD di bidang politik tentu tak bisa dianggap remeh apalagi dalam menjawab tantangan geopolitik minyak dan gas? Atau mungkin, karena migas memang urusan politik juga?
Stella Christie, yang punya latar belakang pendidikan teknik dan menjabat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, juga ikut meramaikan jajaran komisaris di PHE. Bisa jadi, beliau akan memberikan sentuhan kurikulum baru dalam pengelolaan blok migas.
M. Qodari pun tak ketinggalan. Setelah lama bersuara di layar kaca sebagai pengamat politik, kini bergeser ke balik meja rapat PHE. Tak ada yang salah tentu, hanya publik berharap analisis politik tidak lebih tajam dari analisis data sumur minyak.
Pertamina International Shipping: Dari Diplomasi ke Pelabuhan
Lalu ada Arif Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri, yang kini menjadi komisaris di Pertamina International Shipping (PIS). Dunia pelayaran migas memang lintas negara mungkin keahlian diplomasi dibutuhkan untuk negosiasi tanker, atau setidaknya, menjembatani jalur laut dan jalur politik.
Pertamina Patra Niaga: Dari News Anchor ke Niaga Energi
Di lini hilir, Pertamina Patra Niaga juga tak mau ketinggalan. Tina Talisa, mantan jurnalis dan presenter TV One, kini duduk sebagai komisaris. Komunikasi publik dan narasi energi barangkali jadi kunci. Atau mungkin, jualan BBM memang perlu dibungkus dengan storytelling yang menggugah?
Kilang Pertamina Internasional: Dari Kepolisian ke Kilang
Beranjak ke Kilang Pertamina Internasional, muncul nama Ilham Salahudin, mantan Kapolda Kalteng. Beliau jelas paham keamanan, dan bisa jadi sangat cocok menjaga kilang dari ancaman sabotase atau mungkin keributan internal.
Ada juga Prabunindya Revta Revolusi, sosok dari dunia penyiaran, akademik, dan kebijakan publik. Mungkin kehadirannya akan membawa narasi baru soal kilang dan transisi energi dengan gaya penyampaian prime time news.
PLN Group: Ada Atlet Nasional
Di kubu PLN, berbagai warna juga tampak jelas. Ade Armando yang dikenal sebagai akademisi komunikasi dan tokoh media, kini jadi komisaris PLN Nusantara Power. Sementara itu, Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis, kini terjun ke dunia energi primer menjadi Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Mungkin saja, beliau akan membantu PLN men-smash tantangan krisis batu bara dan pasokan gas. Selain itu, Ridwan Dhani Wirianata, eks Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto, juga menjadi Komisaris PLN EPI.
Tak hanya itu, di PLN Indonesia Power, ada nama Lukmanul Hakim, dengan gelar doktor di Studi Islam. Pengalamannya di pemerintahan dan ormas Islam mungkin dibutuhkan untuk mengurai isu-isu sosial yang menghambat pembangunan pembangkit listrik.
Arief Budiman, mantan Ketua KPU, juga hadir sebagai komisaris di PLN IP. Mengelola pemilu dan mengawasi pembangkit mungkin punya kemiripan: sama-sama butuh daya tahan tinggi dan jaringan luas.
Lalu, Energinya di Mana?
Sekilas, keberagaman ini terlihat sebagai upaya inklusivitas. Tapi, publik bertanya: apakah penempatan ini benar-benar berdasarkan kompetensi teknis dan kebutuhan strategis? Atau hanya bagian dari bagi-bagi kursi yang dibungkus rapi dalam kata “pengawasan”?
BUMN sektor energi memegang peran vital dalam transisi menuju energi bersih dan ketahanan nasional. Maka wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana para komisaris ini memahami industri yang diawasi bukan sekadar mengisi daftar hadir rapat dan menikmati fasilitas.
Menariknya, beberapa kursi komisaris bahkan tampak seperti arena reuni politik, bukan ruang strategi energi. Tapi siapa tahu, justru dengan latar belakang yang beragam ini, perusahaan bisa menghasilkan inovasi di luar dugaan seperti membuat kilang jadi lebih komunikatif, atau transmisi listrik yang lebih demokratis.
Akhir kata, semoga penunjukan ini bukan slogan “semua bisa jadi komisaris”, tapi benar-benar mendatangkan manfaat bagi bangsa.
GoogleNews
