Listrik Indonesia | Pemerintah mulai mengaktifkan produksi dari sumur-sumur minyak rakyat pada 1 Agustus 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi minyak nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang tersebar di berbagai wilayah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ada empat wilayah utama yang memiliki jumlah sumur rakyat cukup signifikan, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.
"Sumatera Selatan, Jambi juga banyak ya. Banyak juga di Sumut, kemudian di Jawa Tengah," ujarnya.
Dari hasil identifikasi sementara, jumlah sumur rakyat yang berpotensi untuk dikembangkan berada pada kisaran 20.000 hingga 30.000 titik. Untuk memulai produksi secara legal dan terorganisir, sumur-sumur tersebut diwajibkan dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Tapi bukan koperasi abal-abal ya, dan bukan koperasi jual bahan pokok," tegas Bahlil.
Kementerian ESDM juga mengatur batas waktu pelaporan data bagi daerah yang berminat melakukan pengeboran sumur rakyat. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa hingga saat ini baru empat daerah yang sudah menyampaikan data, yaitu Jambi, Aceh, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
"Kita minta tanggal 5 Agustus mereka sudah menyampaikan data ke Kementerian ESDM," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Data tersebut menjadi syarat agar pemerintah dapat memproses legalitas pengeboran dan produksi dari sumur rakyat. Jika disampaikan tepat waktu, proses fasilitasi dan pelaksanaan bisa segera dilakukan.
"Jadi, ya, mana yang sudah ada itu kita akan fasilitasi dan akan eksekusi bagaimana sumur masyarakat itu bisa mendapatkan legalitas," tutup Yuliot.
GoogleNews
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)