Listrik Indonesia | Pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa masih terdapat 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada acara Energi dan Mineral Festival 2025, Rabu (30/7). Bahlil menjelaskan bahwa angka itu merupakan hasil pengamatan langsung selama kunjungan kerja ke sejumlah wilayah pedalaman, termasuk di Papua dan Sulawesi.
Pemerataan akses energi, menurut Bahlil, masih menjadi tantangan besar. Ia menilai bahwa keberadaan infrastruktur listrik yang memadai sangat penting untuk mendorong pembangunan di kawasan perdesaan dan kepulauan.
"Menurut saya, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan investasi besar bagi pemerataan dan sekaligus untuk menerobos akses bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia," tuturnya.
Dalam upaya mewujudkan pemerataan tersebut, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna menyusun strategi percepatan elektrifikasi. Bahlil menekankan bahwa ketersediaan listrik memiliki dampak luas, terutama di bidang pendidikan.
"Listrik ini sangat penting di era digitalisasi untuk semua sekolah sekarang. Di desa-desa, di kampung-kampung itu kan setiap desa punya satu sekolah. Jadi kalau listriknya nggak ada, bagaimana kita bicara tentang edukasi digitalisasi di tingkat sekolah," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa langkah percepatan elektrifikasi ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Cukuplah saya yang sekolah dulu tidak ada listrik. Dan ini menjadi komitmen Bapak Presiden juga, untuk segera merumuskan dan menjalankan. Jadi saya menjalankan apa yang diperintahkan Bapak Presiden," katanya.
Rencana elektrifikasi nasional ini tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk periode 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76% atau sekitar 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT), serta 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage). Teknologi ini dinilai sesuai untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
Selain itu, pemerintah menetapkan bahwa sekitar 67% proyek prioritas terkait hilirisasi dan ketahanan energi akan dikembangkan di luar Pulau Jawa, sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
GoogleNews
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)