Listrik Indonesia | Pemerintah bersama PT PLN (Persero) menegaskan komitmen untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari solusi penyediaan energi nasional yang andal, bersih, dan terjangkau. Langkah ini kembali ditegaskan dalam Nusantara Energi Forum yang digelar di Jakarta pada Rabu (20/8).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, menyampaikan bahwa energi nuklir dipandang sebagai penyeimbang dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Indonesia. Menurutnya, peluang pengembangan PLTN akan semakin terbuka seiring kesiapan regulasi, penerimaan masyarakat, dan kemajuan teknologi.
“Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang sudah disetujui DPR, posisi nuklir ditempatkan sebagai penyeimbang bauran energi,” ujar Jisman.
Ia menambahkan, pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Persiapan regulasi, pembentukan organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), hingga pelibatan BUMN menjadi kunci agar proyek ini tetap berada dalam kendali negara.
Rencana pengembangan PLTN juga telah tercantum dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dalam peta jalan tersebut, PLN menargetkan pembangunan dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2x250 MW.
Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menilai PLTN sebagai jawaban atas tantangan energy trilemma: ketersediaan energi yang andal, ramah lingkungan, dan terjangkau.
“PLTN mampu menghasilkan listrik stabil seperti pembangkit batubara, tetapi dengan biaya lebih efisien dan emisi yang minim. Karena itu, PLTN memenuhi semua aspek trilema energi,” kata Evy.
Evy menuturkan, sebelum PLTN masuk dalam RUPTL 2025–2034, PLN telah melakukan kajian bersama sejumlah negara yang sudah berpengalaman dalam mengelola energi nuklir. “Kami menggandeng berbagai pihak, mulai dari kementerian, perguruan tinggi, hingga penyedia teknologi untuk membangun kolaborasi yang kuat,” tambahnya.
Dukungan terhadap PLTN juga datang dari Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri. Ia menegaskan bahwa pengelolaan limbah nuklir relatif lebih mudah dibandingkan penanganan sampah perkotaan.
“Mengelola limbah nuklir jauh lebih sederhana daripada mengelola sampah di Bantar Gebang. Satu PLTN beroperasi 40 tahun, dan luas penyimpanan limbahnya hanya sebesar satu ruangan,” jelasnya.
Syaiful juga menekankan bahwa limbah bahan bakar bekas tidak sepenuhnya terbuang. Hanya sekitar 5 persen yang benar-benar habis dipakai dalam reaksi fisi, sedangkan 95 persen sisanya masih bisa didaur ulang untuk digunakan kembali di reaktor lain.
“Artinya, kita punya peluang besar untuk mandiri secara energi. Bahkan sisa material yang hanya 5 persen itu masih bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan, industri, hingga pengolahan pangan,” ungkapnya.
Dengan kesiapan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta potensi daur ulang bahan bakar, pembangunan PLTN di Indonesia dipandang sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi sekaligus mendukung agenda transisi menuju energi bersih.
GoogleNews
.jpg)
