Listrik Indonesia | Di tengah target penurunan emisi dan agenda transisi energi nasional, arah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mulai terlihat lebih terstruktur. Pemerintah menempatkan nuklir sebagai salah satu opsi strategis untuk menopang kebutuhan listrik jangka panjang sekaligus mendukung target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Komitmen tersebut disampaikan pemerintah dalam berbagai forum, salah satunya pada The 10th Asia Nuclear Business Platform 2025 yang digelar di Jakarta pada beberapa waktu yang lalu, dikutip Senin (15/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa energi nuklir memiliki peran penting dalam upaya dekarbonisasi sektor energi nasional.
“Energi nuklir merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam transisi energi global. Kebutuhan ini mendorong strategi nasional kita, yang secara eksplisit berpusat pada pemanfaatan energi nuklir untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi,” ujar Yuliot.
Nuklir dalam Strategi Transisi Energi
Kementerian ESDM, lanjut Yuliot, telah menyusun berbagai langkah untuk mempercepat transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Strategi tersebut mencakup pembakaran bersama biomassa, peralihan bahan bakar, peningkatan efisiensi pembangkit, moratorium pembangunan PLTU batubara, hingga pengembangan energi terbarukan, hidrogen hijau, amonia, dan tenaga nuklir.
Seluruh langkah ini didukung oleh penguatan infrastruktur transmisi, penerapan jaringan pintar, serta percepatan penghentian dini PLTU batubara.
Dalam kerangka regulasi, pemerintah juga menegaskan posisi nuklir dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional.
“Rencana Induk Kelistrikan Nasional, dan Rencana Bisnis Penyediaan Listrik PLN tonggak pentingnya adalah transisi dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014 ke No. 40/2025, telah secara eksplisit mewajibkan pemanfaatan energi nuklir untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi,” tutur Yuliot.
Dinamika Kawasan Asia Tenggara
Di tingkat regional, energi nuklir kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi transisi energi. Dorongan komitmen net-zero dan perkembangan teknologi, termasuk reaktor modular kecil (SMR) dan reaktor canggih lainnya, membuat negara-negara Asia Tenggara mulai mengevaluasi kembali peran nuklir dalam bauran energi mereka.
“Lima konsumen energi terbesar di kawasan ini Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang menyumbang 89% dari total permintaan, semuanya bergerak menuju penerapan nuklir, secara aktif mengeksplorasi opsi nuklir dan berkolaborasi melalui Jaringan Sub-Sektor Kerja Sama Energi Nuklir (NEC-SSN),” ujar Yuliot.
Kolaborasi tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran informasi, serta penyusunan kerangka hukum dan regulasi guna memastikan keselamatan, keamanan, dan perlindungan nuklir.
Peta Jalan PLTN Nasional
Kebijakan pengembangan tenaga nuklir di Indonesia dirancang sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan bauran energi nasional dan mendukung target dekarbonisasi jangka panjang. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUKN), pemerintah menetapkan target kapasitas nuklir sebesar 35 gigawatt (GW) pada 2060.
Tahap awal implementasi akan dimulai pada periode perencanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pada fase ini, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas nuklir sebesar 0,5 GW atau 500 megawatt (MW) sebagai bagian dari bauran energi nasional.
“Kapasitas ini direncanakan akan dioperasikan mulai tahun 2032 dan 2033, dengan 250 MW dialokasikan untuk sistem tenaga listrik Sumatera dan 250 MW untuk Kalimantan,” tutup Yuliot.
GoogleNews
