Listrik Indonesia | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan skema subsidi untuk menutupi selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan dengan harga keekonomian proyek PSEL. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Roundtable Discussion bertema Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi di Jakarta, dikutip pada Kamis (05/02/2026).
Yuliot menjelaskan bahwa skema subsidi tersebut disiapkan untuk memastikan proyek PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap layak secara finansial tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap anggaran negara. Menurutnya, pemerintah akan melakukan perhitungan secara cermat agar dukungan fiskal yang diberikan tetap proporsional.
“Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, berapa kapasitas yang tersedia, kemudian dari HPP, PLN berapa, kemudian selisihnya itu akan dihitung sebagai subsidi,” ujar Yuliot.
Dalam peta jalan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyek PSEL ditargetkan memiliki kapasitas terpasang yang signifikan sebagai bagian dari bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai salah satu opsi pemanfaatan energi sekaligus solusi pengelolaan sampah perkotaan.
Yuliot menambahkan bahwa meskipun target operasi penuh proyek PSEL direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2034, tahapan awal pembangunan akan mulai dijalankan pada 2026. Ia menyebutkan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi proyek.
“Dari groundbreaking kan biasanya penyesuaian sekitar 1,5 tahun-2 tahun apabila lahannya sudah tersedia. Diharapkan itu nanti sekitar 2027 sudah ada (PSEL) yang mulai beroperasi,” tegasnya.