Listrik Indonesia | Holding BUMN Pertambangan, MIND ID mendesak agar skema iuran batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) segera diterapkan. Langkah ini dinilai mendesak untuk menciptakan keadilan antar perusahaan tambang batu bara di Indonesia.
Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso menyoroti beban yang dirasakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), salah satu anak usaha MIND ID dalam memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk PLN.
Menurut Hendi, kewajiban PTBA mencapai 90% dari total produksinya, sebuah angka yang jauh lebih tinggi dibanding perusahaan tambang lainnya. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII, Rabu (4/12/2024).
"Kewajiban memasok kepada PLN itu, kalau secara tertulis mencapai 90%. Tidak ada perusahaan batu bara lagi di Indonesia yang memiliki kewajiban seperti yang dipikul oleh PTBA. Jadi kami harapkan ada kebijakan baru, MIP itu yang bisa melakukan ekualisasi atas kondisi ketimpangan ini," ungkapnya.
MIP dirancang untuk memungut iuran dari pengusaha batu bara guna menutup selisih harga pasar dan harga domestik yang ditetapkan maksimal USD 70 per ton untuk PLN. Sebagai gambaran, harga batu bara di pasar internasional saat ini berada di angka USD 132,4 per ton (data Refinitiv, 6 Desember 2024).
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail menambahkan bahwa MIP tidak hanya bertujuan menjaga pasokan batu bara dalam negeri tetapi juga menciptakan keadilan bagi seluruh pihak terkait.
"Kita harapkan tentunya dengan adanya MIP ini kami berharap dan PTBA ini agar segera direalisasikan dan PTBA sebagai BUMN ya tidak hanya membantu pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional tapi juga mendukung untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional khususnya di dalam bidang energi kelistrikan," katanya.
Arsal menegaskan, PTBA masih menunggu keputusan pemerintah.
"Nah sampai dengan hari ini ya kami masih menunggu dari pemerintah apapun yang diputuskan oleh pemerintah PTBA sebagai BUMN tentunya akan ikut support dan mendukung program ini," pungkasnya.
GoogleNews
