Listrik Indonesia | Upaya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) kini menghadapi tantangan berat. Program yang digadang-gadang menjadi bagian penting dalam hilirisasi energi nasional ini tersendat setelah Air Products, investor utama, menarik diri pada awal 2023. Sejak itu, proyek DME Bukit Asam praktis terhenti, dibelit persoalan keekonomian dan infrastruktur yang belum menemukan jalan keluar.
Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya tak tinggal diam sejak hengkangnya Air Products. Berbagai penjajakan dilakukan, khususnya dengan calon mitra asal Tiongkok.
"Sejak Air Products mundur, kami aktif mencari mitra baru, termasuk dari Tiongkok. Sampai saat ini, baru ECAC yang menyatakan ketertarikan, itu pun masih sebatas minat, belum sampai tahap komitmen investasi penuh," ujar Arsal dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Salah satu kandidat mitra tersebut adalah East China Engineering Science and Technology Co., Ltd (ECEC), yang telah mengajukan proposal awal pada November 2024. Namun, tawaran biaya layanan pengolahan (processing service fee) yang diajukan, yakni di kisaran US$412–488 per ton, jauh melampaui estimasi awal Kementerian ESDM pada 2021 yang hanya sekitar US$310 per ton. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait prospek keekonomian proyek yang menargetkan konversi 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME per tahun.
"Perkiraan biaya dari calon mitra saat ini masih di atas ekspektasi keekonomian yang semula ditetapkan oleh Kementerian ESDM saat proyek ini digagas," jelas Arsal.
Selain soal keekonomian, tantangan teknis juga menjadi perhatian. Kesiapan infrastruktur distribusi DME dan konversi perangkat rumah tangga masih minim. Arsal menyebut bahwa Pertamina menyoroti perlunya pembangunan jaringan distribusi baru dan konversi kompor rumah tangga, dengan jarak distribusi yang diperkirakan mencapai 172 kilometer.
Di sisi lain, PT Bukit Asam Investama (BIA) selaku pelaksana proyek telah berhasil membebaskan 97% lahan yang dibutuhkan. Namun, Arsal menegaskan, masa depan proyek sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah.
PTBA berharap DPR bisa mendorong percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Enim, pemberian royalti 0% untuk program hilirisasi batu bara, serta relaksasi aturan terkait jejak karbon yang selama ini menekan kelayakan finansial proyek.
"Kami siap membuka diri untuk evaluasi dan berkolaborasi dengan semua pihak agar proyek ini bisa berjalan lebih terukur dan akuntabel," tutup Arsal.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
