Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia resmi mengakhiri pemberian insentif bagi mobil listrik impor per 31 Desember 2025. Kebijakan ini menandai berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang selama ini dinikmati sejumlah produsen otomotif.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam konferensi pers di Jakarta pada 11 September 2025 menyampaikan bahwa fasilitas izin impor tidak akan lagi diberikan.
"Tahun ini InshaAllah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat," ujarnya.
Langkah tersebut juga dipertegas oleh Direktur Jenderal Industri Logam Kemenperin, Setia Diarta. Menurutnya, penghentian insentif ini menjadi dorongan agar produsen otomotif beralih ke produksi dalam negeri sesuai dengan peta jalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
"CBU enggak akan kita perpanjang. CBU lewat beberapa merek, brand kayak BYD dan beberapa brand lain bangun pabrik atau berproduksi di sini," jelas Setia.
Sejauh ini, enam perusahaan otomotif terdaftar sebagai penerima fasilitas impor Completely Built Up (CBU), yaitu:
- BYD Auto Indonesia
- Vinfast Automobile Indonesia
- Geely Motor Indonesia
- Era Industri Otomotif (Xpeng)
- National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus, dan VW)
- Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora)
Berdasarkan aturan, seluruh produsen hanya memiliki waktu hingga 31 Desember 2025 untuk memanfaatkan insentif tersebut. Setelahnya, kebijakan impor CBU dengan fasilitas bebas bea masuk dan PPnBM resmi dihentikan.
Kewajiban untuk memproduksi di dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 jo Nomor 1 Tahun 2024, yang menjadi dasar roadmap pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
GoogleNews
