Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat transisi menuju energi bersih melalui pengembangan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di berbagai sektor. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Indonesia, menurut Bahlil, kini tengah menapaki arah baru dalam kebijakan energi nasional. Ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya berfluktuasi tinggi mendorong pemerintah mencari jalan tengah dengan memaksimalkan potensi EBT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah yang menunjukkan hasil nyata adalah pelaksanaan program bioenergi melalui campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40.
Sepanjang tahun 2025 hingga September, realisasi program B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Selain meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun, program ini juga menghemat devisa negara sekitar Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi karbon sebesar 28 juta ton.
“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujar Bahlil.
Selain mengembangkan bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” jelas Bahlil.
Sepanjang tahun 2025, dua kali peresmian proyek pembangkit dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Bahlil. Pada 20 Januari 2025, sebanyak 26 pembangkit diresmikan dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya merupakan pembangkit berbasis EBT. Kemudian pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit baru diresmikan — terdiri dari delapan PLTP dan sisanya PLTS — dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW) di 15 provinsi.
Pemerintah juga memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat desa untuk memperluas akses energi bersih. Di sejumlah daerah pedesaan, PLTS komunal telah memberikan dampak nyata berupa penurunan biaya energi dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” kata Bahlil.
Sebagai bagian dari arah kebijakan energi nasional, pemerintah menargetkan porsi EBT dalam bauran energi mencapai 19–23 persen pada tahun 2030. Target ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Selain menekan emisi karbon, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi global dan ketidakpastian pasar energi dunia.
GoogleNews
.jpg)
