Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat langkah menuju Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat, melalui kerja sama global yang adil, inklusif, dan berorientasi pada aksi nyata.
Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Leaders Summit pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (6/11).
“Indonesia datang ke Belém membawa pesan yang tegas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap berkolaborasi dengan dunia untuk mewujudkan langkah nyata, inklusif, dan ambisius dalam mitigasi perubahan iklim,” ujar Hashim.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo telah meneguhkan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai target NZE paling lambat tahun 2060. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang konsisten diterapkan.
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton CO?e pada 2035. Target tersebut ditopang oleh peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2030 dan pengembangan teknologi baru, termasuk energi nuklir, untuk mendukung transformasi menuju energi bersih.
“Presiden Prabowo baru saja menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy dan Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi pijakan penting dalam sistem dekarbonisasi nasional serta pengendalian emisi gas rumah kaca,” jelas Hashim.
Senada, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan arah transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan.
“COP30 menjadi ajang pembuktian bahwa pembangunan hijau bukan hanya memungkinkan, tetapi juga memberikan manfaat nyata. Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi, bukan sekadar janji,” ujar Hanif.
Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan iklim dalam setiap kebijakan transisi energi. “Keadilan iklim berarti tidak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial demi masa depan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dukungan penuh terhadap visi tersebut juga datang dari PT PLN (Persero). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan perusahaan menjadi motor utama dalam implementasi transisi energi nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Sekitar tiga bulan lalu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Indonesia telah meluncurkan RUPTL baru. Dalam rencana sepuluh tahun ke depan, akan ada tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” jelas Darmawan.
Ia menambahkan, RUPTL ini menjadi peta jalan penting bagi PLN dalam mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat. Implementasinya tidak hanya memastikan pasokan listrik yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, memperluas akses listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, target ambisius transisi energi dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” tutup Darmawan.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
