Listrik Indonesia | Puji Muhardi, Ketua Umum DPP Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), mengungkapkan beberapa faktor utama yang saat ini mempengaruhi kinerja kontraktor listrik di Indonesia.
Menurutnya, menurunnya pangsa pasar, dan masalah pembiayaan menjadi tantangan utama. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada anggota AKLI, tetapi juga dialami oleh kontraktor listrik di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di BUMN maupun di sektor swasta.
Untuk di ketahui bahwa anggota AKLI 90% adalah UMKM yang bekerja di BUMN. Untuk lebih memberdayakan UMKM, diperlukan dukungan dan kepedulian dari Pemerintah agar pelaku UMKM dapat bertahan bahkan berkembang, khususnya pada pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan pelayanan gangguan teknik ketenagalistrikan.
Puji menyampaikan bahwa anggota AKLI siap mendukung program pemerintah dalam bauran energy dengan tema ter update yaitu Electric Vehicle atau kendaraan listrik yang saat ini sedang di bangun SPKLU (stasiun Pengisian Kendaraan listrik umum).
“ AKLI selalu mengikuti trend industri kelistrikan yang sedang berjalan antara lain pembangunan kelistrikan berbasis renewable energy, kendaraan listrik (EV), Pengembangan jaringan listrik cerdas atau smart grids untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan responsifitas sistem distribusi energi dan Digitalisasi untuk Penerapan solusi digital dan teknologi informasi untuk meningkatkan operasional, pemeliharaan prediktif, dan manajemen risiko dalam industri kelistrikan”, terangnya.
Dalam penjelasannya bahwa dalam menjalankan tren ini ada beberapa tantangan antara lain : Regulasi yang konsisten, biaya dan investasi, integrasi energi terbarukan dengan jaringan listrik yang sudah ada.
“Selama ini AKLI selalu terlibat dalam pameran-pameran besar ketenagalistrikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan AKLI senantiasa terlibat dalam diskusi-diskusi yang di adakan oleh Pemerintah dalam forum focus grup discussion, tentunya AKLI sebagai wadah kontraktor listrik telah menjalankan fungsinya memberikan edukasi kepada anggota terkait dengan perkembangan teknologi sekaligus informasi regulasi”, jelasnya.
"DPP AKLI terus memperjuangkan agar badan usaha anggotanya senantiasa mematuhi dan menerapkan peraturan ketenagalistrikan dengan memiliki perizinan ketenagalistrikan. Dan untuk menjaga eksistensi dan konsistensi anggota, AKLI menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan," ujarnya.
Puji menambahkan, Lembaga sertifikasi Ketenagalistrikan tersebut dapat di manfaatkan oleh anggota dan masyarakat untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Laik Operasi.
Untuk memperluas jaringan, AKLI juga menjalin komunitas di LUAR NEGERI Sebagai anggota asosiasi tingkat REGIONAL se-ASEAN (AFEEC-ASEAN Federation of Electrical & Engineering Contractors) maupun se-ASIA PASIFIK (FAPECA-Federation of ASIA PACIFIC Electrical Contractors Association). Pada Tahun 2025, AKLI ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan AFEEC & FAPECA Conference. AKLI berharap dukungan Pemerintah dan stake holder untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan ini.
Puji berharap agar seluruh anggota AKLI terus bergerak dalam menangkap peluang usaha di bidang ketenagalistrikan demi menjaga eksistensi industri kontraktor listrik Indonesia dan mendukung terhadap program percepatan menuju 100% elektrifikasi nasional, khususnya untuk daerah terluar, terisolir, dan terdepan yang belum terjangkau oleh jaringan.***