Genjot Elektrifikasi, DPR Setujui Anggaran Rp3 Triliun PMN 2025

Genjot Elektrifikasi, DPR Setujui Anggaran Rp3 Triliun PMN 2025
Suasana Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN terkait pemberian PMN untuk perusahaan BUMN pada Rabu (10/7). (Dok: PLN)

Listrik Indonesia | Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero) pada tahun 2025. Kesepakatan tersebut dicapai dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/07/2024)

Dana ini akan digunakan untuk mendukung PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%, sesuai dengan komitmen mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan penuh untuk penguatan listrik desa dan pemasangan jaringan listrik hingga ke pelosok.

“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” katanya.

Menteri BUMN, Erick Thohir berharap dengan dukungan PMN ini, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN dan Pemerintah untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah 3T.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tuturnya.

PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes tahun 2025, yang ditargetkan melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” jelasnya.

Lewat transformasi digital yang dilakukan, roadmap Lisdes saat ini telah terintegrasi dengan peta geospasial, memastikan perencanaan dan eksekusi lebih terukur dan tepat sasaran. Darmawan juga menyebutkan bahwa PLN telah berkomunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program listrik desa ini.

"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” pungkasnya.

Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

#Listrik

Index

Berita Lainnya

Index