Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menyampaikan protes terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Protes tersebut disertai dengan kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariffs) yang diumumkan pada Rabu, 2 April 2025.
Menanggapi langkah tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa kebijakan TKDN bukanlah bentuk proteksionisme. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membangun ketahanan industri dalam negeri di tengah tekanan globalisasi. Pernyataan itu disampaikan Eddy melalui siaran pers, dikutip pada Kamis (10/04/2025).
Dalam penjelasannya, ia menyebut situasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan industri nasional agar menjadi lebih efisien dan berkualitas.
“Sekali kita memberikan kelonggaran TKDN, seluruh negara mitra dagang juga akan meminta hal yang sama. Justru saya memandang kebijakan tarif Donald Trump ini akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan membuat TKDN kita semakin berkualitas dan ekonomis,” ungkap Eddy.
Ia juga menyampaikan pandangannya terhadap strategi yang dijalankan Presiden Prabowo dalam menyikapi kebijakan perdagangan internasional yang cenderung proteksionis, terutama dari Amerika Serikat. Ia menilai pendekatan yang dilakukan melalui perluasan kerja sama dagang, penguatan produk lokal, dan diversifikasi pasar ekspor merupakan langkah yang tepat.
"Kebijakan Presiden Prabowo yang mencakup perluasan jaringan mitra dagang, peningkatan daya saing produk lokal, serta diversifikasi pasar ekspor merupakan strategi yang tepat. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah perubahan dinamika perdagangan global termasuk di dalamnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN maupun BRICS dan OECD," ujarnya.
Dalam bagian akhir keterangannya, Eddy juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat hilirisasi sektor industri. Ia menilai hilirisasi berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memperkuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi hasil industri nasional perlu didorong masuk ke pasar ekspor, karena pertumbuhan ekonomi ke depannya harus mengandalkan investasi dan ekspor,” tandas politisi Fraksi PAN tersebut.
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan agar kebijakan TKDN dibuat lebih fleksibel. Dalam agenda Sarasehan Ekonomi yang digelar pada Selasa, 8 April 2025, ia menyatakan bahwa jika TKDN dipaksakan, justru dapat membuat Indonesia tidak kompetitif dibanding negara lain. Presiden pun meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menyusun aturan yang lebih realistis agar tidak membebani sektor industri.
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” pungkas Prabowo.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
