Listrik Indonesia | Pemerintah memastikan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 tetap disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dokumen ini kini telah memasuki tahap final dan dijadwalkan segera diumumkan ke publik.
“RUPTL sudah final, tinggal menunggu penerbitannya. Prinsipnya, dokumen ini harus sejalan dengan RUKN,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penyusunan RUPTL kali ini. Menurutnya, perencanaan yang terlalu kaku di masa lalu telah menyebabkan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan listrik, serta investasi yang kurang tepat sasaran.
“Jika nantinya ada perubahan permintaan, baik meningkat maupun menurun, PLN harus punya ruang gerak untuk menyesuaikan. Artinya, ada fleksibilitas dalam menambah atau menunda pembangunan pembangkit sesuai kondisi,” kata Bambang.
Terkait porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam RUPTL 2025–2034, Bambang menegaskan bahwa komposisinya tetap mengacu pada perencanaan awal dan tidak mengalami perubahan signifikan.
Di sisi lain, Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa hingga 2034, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 71,2 gigawatt (GW). Sekitar 59 persen dari tambahan kapasitas ini berasal dari sumber energi terbarukan. Dari total tersebut, sekitar 28 persen akan disumbang oleh pembangkit listrik tenaga air.
“Ini menjadi cetak biru masa depan kami untuk menciptakan ekosistem energi bersih di Indonesia. Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih,” ujar Suroso, Kamis (17/4/2025).
GoogleNews
