Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyediaan akses listrik bagi 5.758 desa yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan. Upaya ini menjadi bagian dari Program Listrik Desa (Lisdes) yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2029.
Dalam peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa mandat Program Lisdes berasal langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diminta melakukan pemetaan dan merancang langkah-langkah untuk memperluas akses kelistrikan, terutama di wilayah yang belum terlistriki.
“Tugas kami lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5).
Program ini mencakup pembangunan pembangkit berkapasitas 394 megawatt dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga di berbagai wilayah. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp50 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Bahlil menegaskan bahwa akses terhadap listrik tidak hanya menyangkut kebutuhan teknis, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan. Ia menyampaikan pengalaman pribadinya saat masa kecil di Maluku Tengah, yang pada waktu itu belum memiliki akses listrik.
“Ini program mengingatkan saya waktu dulu. Saya dulu ini kan adalah anak republik yang lahir tidak ada listrik. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik, penerangan didapat dari lampu pelita yang jika saya bangun pagi membuat kening saya hitam,” kenangnya.
Menurut Bahlil, perluasan jaringan listrik ke desa-desa juga bisa menjadi peluang bagi investor untuk terlibat, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan.
“Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan,” ujarnya.
Lisdes merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan melalui penugasan kepada PLN. Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah mendapat akses listrik. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar rumah tangga tidak mampu. Dari 2022 hingga 2024, sebanyak 367.212 sambungan BPBL telah disalurkan.
Dalam jangka lima tahun ke depan, pemerintah berharap pelaksanaan Program Lisdes berjalan secara bertahap dan selesai sesuai target.
“Saya tidak ingin lagi ada anak-anak yang merasakan seperti saya dulu, merasakan ketiadaan penerangan listrik. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai tahun 2029 selesai,” imbuh Bahlil.
Program ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa melalui akses listrik yang lebih merata dan andal.
GoogleNews
.jpg)
