Listrik Indonesia | Sebanyak 185 pekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, diberhentikan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberikan pada 16 Juni 2025, dan para pekerja resmi berhenti bekerja mulai 1 Juli 2025.
PLTU Punagaya, yang dibangun sejak 2007 dan mulai beroperasi pada 2012, memiliki kapasitas 2 x 125 megawatt dan berperan penting sebagai sumber energi utama untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
Perusahaan menyampaikan bahwa keputusan PHK diambil karena adanya penurunan produksi yang dipicu oleh lonjakan harga batu bara. Menurut perwakilan manajemen PLTU Punagaya, Irwan Lili, tingginya harga di pasar global menyebabkan perusahaan tambang lebih memilih mengekspor batu bara ke luar negeri, yang dianggap lebih menguntungkan daripada menjual ke pasar domestik.
“Harga batu bara melonjak tinggi, sehingga produsen lebih memilih ekspor. Akibatnya, pasokan ke dalam negeri terbatas dan memengaruhi operasional kami,” ujar Irwan, mengutip kompas dalam pertemuan dengan perwakilan serikat buruh pada Senin, 14 Juli 2025.
Namun, alasan tersebut diragukan oleh para pekerja yang kini tergabung dalam Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE-KSBSI) Jeneponto. Mereka menilai keputusan PHK tidak transparan dan tidak mencerminkan kondisi operasional sebenarnya.
Di sisi lain, PLTU Punagaya masih tetap berjalan. Produksi memang menurun, tapi tidak sampai berhenti.
Para pekerja yang terdampak pun menyuarakan tuntutan agar dipekerjakan kembali. Mereka menilai pemutusan hubungan kerja tersebut tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas, terutama bagi keluarga dan masyarakat di sekitar Jeneponto yang bergantung pada aktivitas PLTU.
Dengan PHK massal ini, para pekerja bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan penghidupan. Efeknya berantai, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga lesunya aktivitas ekonomi lokal.
Hingga saat ini, para buruh terus berupaya membuka ruang dialog dengan manajemen PLTU untuk mencari jalan tengah, sekaligus mendesak pemerintah daerah agar turut turun tangan dalam menyelesaikan persoalan ini.
GoogleNews
