Listrik Indonesia | Pemerintah menargetkan produksi minyak dari sumur masyarakat dapat dimulai pada 1 Agustus 2025. Langkah ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tambahan terhadap pasokan energi nasional melalui regulasi baru yang mengatur legalitas aktivitas eksploitasi minyak rakyat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa harga pembelian ditetapkan pada kisaran 70% hingga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).
“Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80%, jadi sekitar itu,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (30/7).
Legalitas kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang secara resmi memberikan landasan hukum bagi aktivitas eksploitasi minyak oleh masyarakat. Regulasi tersebut juga mengatur pola kerja sama antara masyarakat dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di mana hasil produksi wajib dijual kepada KKKS.
Pemerintah membuka peluang bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengelola sumur-sumur tersebut. Meski begitu, Menteri Bahlil menekankan pentingnya kualitas dalam pelaksanaan.
“Jadi metodenya bukan dikerjasamakan, itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD, dan UMKM. Tapi bukan koperasi abal-abal ya, bukan koperasi jual kerupuk, bukan ya dan bukan koperasi jual bahan pokok,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memperkirakan program ini berpotensi menambah produksi minyak hingga 100 ribu barel per hari (bph). Potensi tersebut muncul dari inventarisasi sekitar 30.000 lebih sumur rakyat di tiga provinsi.
“Ini baru tiga provinsi. Itu kali tiga barel 90 ribu bph, kalau 2 barel 60 ribu bph, satu barel 30 ribu bph yang sudah masuk, nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan, kondisinya bisa besar sekali. Saya sih melihat potensi ya, bisa 100 ribu. Potensi ya potensi loh,” ujar Djoko.
Ia menambahkan bahwa sebagian sumur rakyat sudah mulai berproduksi. "Yang dilaporkan sudah berproduksi. Nanti kalau sudah produksi pasti nambah kan. Saya tuh pengennya bulan depan targetnya gitu ya," tambahnya.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumur-sumur rakyat paling banyak tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Pemerintah berharap produksi dari sumur-sumur ini dapat turut menopang target lifting minyak nasional yang telah ditetapkan dalam APBN.
GoogleNews
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)