Listrik Indonesia | Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan produksi minyak siap jual (lifting) sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026. Target ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebutkan bahwa peningkatan target lifting minyak akan dicapai melalui optimalisasi wilayah kerja (WK) yang sudah ada di dalam negeri.
"(Target) 610 (ribu bph). Naik 5 (ribu bph dari tahun 2025)," ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Yuliot, sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan berperan dalam pencapaian target tersebut, termasuk Pertamina, ExxonMobil, dan Medco. "Nah, ini, kan, cukup banyak itu wilayah kerja yang ada, Pertamina, ya, kemudian itu ada wilayah kerja yang existing. Ada Exxon, itu ada Medco. Jadi, ya, seluruhnya kita akan optimalkan untuk produksi," tambahnya.
Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 605.000 bph. Yuliot menyatakan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai. "Sampai akhir tahun, kan, target APBN 605, ya, kita berusaha untuk mencapai target APBN. Ya ini bisa lebih," katanya.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp402,4 triliun dalam RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Dari jumlah itu, Rp16,7 triliun digunakan untuk insentif perpajakan, Rp37,5 triliun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan Rp4,5 triliun untuk infrastruktur energi.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp5 triliun untuk program listrik desa serta Rp0,6 triliun untuk dukungan lainnya. "Ini masuk dalam anggaran ketahanan selain Subsidi BBM, kompensasi listrik," jelas Sri Mulyani.
Di luar anggaran tersebut, subsidi energi dan kompensasi yang direncanakan pada 2026 mencapai Rp381,3 triliun.
GoogleNews
_jpg.jpg)
.jpg)
.jpg)