Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan anggaran sebesar Rp5,86 triliun untuk mendukung program elektrifikasi pada 2026. Dana ini akan difokuskan pada tiga program utama: Listrik Desa (Lisdes) senilai Rp5 triliun, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Rp835 miliar, serta pengawasan pelaksanaan BPBL sebesar Rp29,58 miliar.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa anggaran Lisdes akan digunakan membangun infrastruktur kelistrikan di 1.135 titik.
Rinciannya, pembangunan jaringan transmisi dan distribusi di 988 lokasi dengan nilai Rp2,46 triliun, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal maupun individual di 147 lokasi dengan anggaran Rp1,89 triliun. Selain itu, sekitar Rp550 miliar akan dialokasikan untuk pajak dan kebutuhan penunjang.
“Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui program listrik pedesaan, Kementerian ESDM mendapat tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun,” ujar Yuliot saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Di sisi lain, program BPBL ditargetkan menjangkau 417.500 rumah tangga kurang mampu. Pemerintah menyiapkan Rp835 miliar untuk membantu biaya pemasangan listrik baru, disertai anggaran pengawasan sebesar Rp29,58 miliar guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah menargetkan 1,28 juta warga yang hingga kini belum menikmati listrik dapat segera memperoleh akses energi selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal ESDM, Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa kebutuhan total anggaran untuk mencapai target elektrifikasi nasional masih cukup besar.
“Secara keseluruhan, untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia dibutuhkan anggaran sekitar Rp64,09 triliun. Rinciannya Rp61,65 triliun untuk Lisdes dan Rp2,44 triliun untuk BPBL,” jelas Dadan.
GoogleNews
