Listrik Indonesia | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) siap diluncurkan pada Oktober 2025. Program ini digagas sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan darurat sampah di Indonesia sekaligus mendukung target Net Zero Emission pada 2060.
“Rencananya, kita akan meluncurkan program ini pada akhir Oktober,” kata CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam Rapat Koordinasi Nasional PSEL di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Rosan menegaskan, penerapan PSEL akan membawa sedikitnya lima manfaat strategis: mengurangi emisi karbon hingga 50–80%, meningkatkan bauran energi terbarukan, menghemat penggunaan lahan TPA hingga 20%, membuka lapangan kerja hijau, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Program ini akan dijalankan di 33 kota dengan prinsip transparansi penuh, sesuai standar yang diatur dalam Perpres terbaru,” ujarnya.
Dukungan Regulasi dari ESDM
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyampaikan pihaknya mendukung penuh percepatan implementasi PSEL melalui penyederhanaan aturan. Menurutnya, Perpres baru akan memberikan kemudahan baik dalam persyaratan maupun prosedur pengolahan sampah.
“Bagi daerah dengan kapasitas sampah yang belum mencukupi, kolaborasi dengan wilayah terdekat dimungkinkan agar pembangunan PLTSa tetap berjalan,” terang Yuliot.
Ia menambahkan, PSEL telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dengan target pemanfaatan energi dari sampah sebesar 452,7 MW.
KLH Identifikasi Daerah Prioritas
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengungkapkan Indonesia menghasilkan sekitar 146 ribu ton sampah per hari atau setara 53 juta ton per tahun. Angka tersebut belum termasuk timbunan sampah lama di TPA.
“WTE adalah solusi untuk mengurangi timbunan sampah baru. Kami sudah menggelar rapat maraton untuk menentukan 33 daerah prioritas yang siap menjalankan program ini,” kata Diaz.
PLN Siap Jadi Offtaker
Komitmen serupa disampaikan PT PLN (Persero). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan perusahaan siap menjadi *offtaker* listrik dari PLTSa yang dibangun di bawah koordinasi Danantara.
“PLN adalah BUMN yang 100% milik negara. Dengan adanya Perpres WTE, kami siap menjalankan peran apapun yang ditugaskan pemerintah,” tegas Darmawan.
Ia menjelaskan, tarif listrik dari PLTSa diperkirakan sekitar US$0,20 per kWh. Namun, menurutnya, nilai utama proyek ini bukan sekadar produksi listrik, melainkan peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan warga.
“Listrik hanyalah by product. Yang paling penting adalah manfaat lingkungan dan sosial dari program ini,” pungkas Darmawan.
GoogleNews
.jpg)
