Jangan Ada Ruang Bagi Mafia Migas

Listrik Indonesia | Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menekankan pentingnya langkah strategis Pertamina untuk menjaga kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat tata kelola agar terhindar dari praktik mafia migas. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran Subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Mulyadi menyoroti struktur kepemilikan saham Pertamina, di mana 99 persen saham seri B dimiliki oleh Pertamina dan 1 persen saham seri A dimiliki negara melalui Kementerian BUMN. Menurutnya, kehadiran DPR RI dalam forum tersebut bukan sebatas formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai representasi kuasa pemegang saham rakyat.

“Kehadiran kami bukan hanya menggugurkan kewajiban konstitusional, tetapi memastikan roadmap Pertamina betul-betul on the track dan sejalan dengan harapan Presiden,” ujar Mulyadi.

Ia menilai slogan Pertamina yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi perlu dilengkapi dengan aspek kemandirian. Menurutnya, ketahanan energi tidak cukup bila masih bertumpu pada impor.

“Kalau hanya ketahanan, kita bisa impor tapi bangsa ini butuh kemandirian energi,” tegasnya.

Selain itu, Mulyadi menyoroti perlunya pengembangan bisnis rendah karbon yang sejalan dengan agenda transisi energi. Ia menilai Pertamina harus memberi ruang bagi pengembangan energi terbarukan karya anak bangsa dan mengatasi hambatan yang menghalangi implementasinya.

“Kalau diberikan ruang, anak-anak bangsa kita kreatif mencari potensi energi terbarukan. Dengan begitu, subsidi energi dari pemerintah bisa berkurang secara signifikan,” jelasnya.

Terkait tata kelola, ia menekankan pengawasan internal yang lebih kuat. Jajaran komisaris diharapkan tidak hanya berperan simbolis, tetapi membentuk komite audit yang ketat, bahkan melakukan audit forensik bila diperlukan.

“Ini penting untuk memastikan kita tidak terlena lagi dengan potensi mafia migas yang menyulitkan bangsa. Jangan sampai ada reinkarnasi mafia lama yang hanya ganti baju, tapi tetap merongrong Pertamina,” ujarnya.

Mulyadi juga menyoroti kehadiran Komjen (Purn) Mochamad Iriawan dalam jajaran komisaris Pertamina. Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah infiltrasi mafia migas dari internal maupun eksternal.

“Pilihan Presiden menempatkan orang-orang hebat di Pertamina harus dijalankan dengan tegak lurus. Jangan sampai ruang mafia terbuka lagi,” kata Mulyadi.

Menutup pernyataannya, Mulyadi menegaskan bahwa DPR RI tidak bermaksud melakukan intervensi teknis, tetapi ingin memberikan pengingat moral agar Pertamina konsisten menjalankan amanat konstitusi dalam mengelola energi nasional.

“Mengingatkan dan menguatkan adalah bagian dari tugas wakil rakyat. Kami ingin memastikan Indonesia bersih dari mafia migas, dan Pertamina tegak lurus mendukung visi Presiden serta menjaga kedaulatan energi bangsa,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.