Migas Tetap Jadi Tulang Punggung, Transisi Energi Perlu Perencanaan Matang

Listrik Indonesia | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah transisi energi global. Hal tersebut ia ungkapkan usai Kunjungan Spesifik Komisi XII DPR RI di Provinsi Jambi, Rabu (1/10/2025).

Komisi XII mencatat kinerja hulu migas dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan dengan tidak tercapainya target lifting dalam APBN 2023 dan 2024. Namun, capaian produksi minyak pada semester I 2025 sebesar 602 ribu barel per hari (BOPD) dari target 605 ribu BOPD disebut sebagai sinyal optimisme menuju target 1 juta barel per hari pada 2030.

“Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bukan sekadar mimpi, tetapi sangat mungkin diwujudkan,” kata Putri.

Meski demikian, ia mengingatkan agenda transisi energi tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kebijakan energi perlu dirumuskan secara seimbang karena subsektor migas masih menyumbang emisi karbon.

“Di satu sisi, kebutuhan energi migas untuk domestik harus terjamin. Di sisi lain, kita tidak boleh mengabaikan transisi menuju energi bersih. Karena itu, strategi kebijakan harus dirumuskan secara cermat, terintegrasi, dan visioner,” ujarnya.

Sebagai penguatan regulasi, Komisi XII DPR RI saat ini tengah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Putri menilai revisi ini penting untuk meningkatkan daya saing sektor migas, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Revisi UU Migas diharapkan dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif, mendorong investasi baru, sekaligus memperkuat pengelolaan migas agar mampu menopang ekonomi nasional,” katanya.

Putri juga menyoroti peran PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mengelola lebih dari 60 persen produksi migas nasional. Sejak alih kelola JOB Talisman Jambi Merang pada 1992, wilayah ini disebut menjadi salah satu penopang lifting migas nasional. Selain itu, kontraktor lain seperti PT Jadestone Energy juga dianggap berkontribusi signifikan dalam produksi migas di Jambi.

Ia menambahkan, kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

“Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan energi, memperkuat regulasi, dan mendorong investasi agar sektor migas tetap menjadi pilar ekonomi nasional sekaligus mampu beradaptasi dengan era transisi energi,” pungkasnya.