.jpg)
Listrik Indonesia | Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah segera menyiapkan langkah jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang terjadi di SPBU swasta sejak akhir Agustus 2025.
Untuk langkah jangka pendek, Ateng menekankan pentingnya memastikan skema kerja sama B2B antara Pertamina dan SPBU swasta berjalan efisien, adil, dan tidak terhambat birokrasi.
“Jangan sampai SPBU swasta diperlakukan tidak setara, padahal mereka ikut menopang kebutuhan energi masyarakat,” tegas Ateng melalui laman resmi DPR RI, dikutip Jumat (19/9/2025).
Ia juga menyoroti perlunya transparansi data pasokan dan distribusi.
“Pertamina, Kementerian ESDM, dan operator swasta harus membuka data pasokan dan inventori secara transparan. Ini penting agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencegah spekulasi yang merugikan,” ujarnya.
Selain itu, Ateng menilai pemerintah harus membuka kemungkinan impor tambahan jika Pertamina tidak mampu memasok kebutuhan SPBU swasta secara konsisten.
“Jangan ragu memberi izin impor tambahan. Yang paling penting adalah pasokan stabil, masyarakat tenang, dan pekerja tidak kehilangan mata pencaharian,” kata Ateng.
Dalam jangka panjang, ia mendorong revisi kebijakan impor satu pintu agar lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Migas yang menekankan persaingan sehat. “Kalau regulasinya kabur, iklim investasi di sektor energi bisa terganggu. Kita butuh kepastian hukum dan bisnis,” jelasnya.
Selain itu, Ateng menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur kilang dan distribusi nasional.
“Kalau terus bergantung pada impor, masalah seperti ini akan berulang. Kita harus tingkatkan kapasitas produksi dalam negeri supaya lebih tahan terhadap guncangan pasar global,” pungkasnya.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
