Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar pemerintah menindaklanjuti rencana PT Freeport Indonesia (PTFI) memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 2041.
Menurut Bahlil, salah satu opsi yang sedang dibicarakan adalah penambahan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Tanah Air itu.
"Kami mendapat arahan dari Presiden, di mana salah satu tawarannya adalah penambahan saham di atas 10%, dan pemerintah sedang bernegosiasi hingga 12%. Saham ini sebagian akan dialokasikan untuk BUMD Papua dan berlaku pasca 2041," ujar Bahlil di Pressroom Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Ia menegaskan, penambahan saham penting untuk memastikan kelanjutan operasi PTFI, terutama karena perusahaan kini beralih dari tambang terbuka (open pit) ke tambang bawah tanah (underground). Eksplorasi bawah tanah saat ini tengah dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, salah satunya di area Kucing Liar.
"Underground ini berbeda dengan open pit. Produksi 2020–2021 di underground berasal dari eksplorasi sejak 2004. Proses inilah yang sekarang kami lakukan. Awal Oktober rencananya akan digelar rapat final dengan pihak Freeport," tambahnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PTFI menekankan besarnya kontribusi perusahaan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk bagi Papua.
"Freeport itu untuk Indonesia, dari tanah Papua untuk Indonesia. Dari Rp80 triliun kontribusi PDB, sekitar Rp11,2 triliun mengalir ke Papua Tengah, Kabupaten Timika, dan daerah lainnya," ungkapnya dalam sebuah tayangan YouTube, Sabtu (27/9/2025).
Ia memperingatkan, tanpa perpanjangan kontrak, manfaat besar bagi negara dan daerah akan hilang.
"Kalau tidak diperpanjang, kontribusi rata-rata US$4 miliar per tahun untuk negara akan berhenti. Lapangan kerja 30 ribu orang juga hilang. Pendapatan daerah lebih dari Rp10 triliun per tahun berhenti. Program pengembangan masyarakat hampir Rp2 triliun per tahun juga berhenti. Tidak ada yang diuntungkan. Kalau berlanjut, semua pihak diuntungkan," pungkasnya.
GoogleNews
.jpg)
