Subsidi Energi 2025 Mulai Cair Oktober, Tunggu Proses Audit BPKP

Listrik Indonesia | Kementerian Keuangan memastikan alokasi subsidi energi dan kompensasi tahun 2025 sebesar Rp 479 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari subsidi energi Rp 183,9 triliun, subsidi non-energi Rp 104,3 triliun, serta kompensasi Rp 190,9 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, seluruh subsidi dan kompensasi tahun 2024 telah dilunasi pemerintah kepada BUMN penyalur. Untuk tahun 2025, pembayaran akan dilakukan mulai Oktober 2025 untuk tagihan kuartal I-II. Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

“Setau saya yang 2024 sudah dibayar. Nanti kalau klaim ada yang belum dibayar suruh mereka menghadap saya secepatnya. Tapi data yang kami miliki memang seperti itu memang 2025 ada yang belum dibayarkan,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, pencairan subsidi dan kompensasi dilakukan setelah prosedur audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit ini diperlukan untuk memastikan perhitungan subsidi dan memberikan rekomendasi sebelum dana dicairkan.

Menanggapi sejumlah klaim dari BUMN yang menyebut masih ada pembayaran 2024 yang belum diterima, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah sudah menuntaskan kewajibannya.

“Saya merespons klaim dari BUMN, beberapa ada yang subsidi belum dibayarkan 2024 saya sudah confirm dengan tim kami dilunasi 2024 subsidi dan kompensasi sudah dibayar penuh yang terakhir bulan Juni untuk PLN dan Pertamina. Seharusnya sudah clear itu saya gatau kenapa belum masuk ke rekening mereka,” ujarnya.