Listrik Indonesia | Keterbukaan informasi publik kini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sektor energi dan kelistrikan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan dinamika harga bahan bakar, publik menuntut transparansi dari penetapan tarif listrik, proses tambah daya, hingga kebijakan harga BBM.
Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN, dan Pertamina terus memperluas akses informasi lewat kanal digital. Data terkait pelayanan pelanggan, proses tambah daya listrik, dan ketersediaan pasokan energi kini lebih mudah dijangkau. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola energi yang akuntabel dan berorientasi pada masyarakat.
Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan komunikasi yang transparan dan data yang mudah diakses, publik dapat ikut memahami arah kebijakan energi, mengawasi pelaksanaannya, dan berperan aktif dalam mendukung sistem energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Kesadaran akan pentingnya transparansi ini juga menjadi tema besar dalam Seminar Nasional dan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 14–16 Oktober 2025 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.
Mengusung tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global,” seminar ini menghadirkan tokoh nasional dari berbagai sektor pemerintahan, akademisi, hingga praktisi energi dan lingkungan. Berbagai isu strategis akan dibahas, termasuk:
• Transparansi sektor energi dan lingkungan hidup
• Akses informasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan
• Kemandirian daerah menuju ketahanan dan swasembada pangan
• Inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi
• Hak atas informasi bagi kelompok rentan dan pekerja
Selain seminar, kegiatan ini juga dirangkai dengan pameran sektor publik yang menampilkan inovasi dari lembaga pemerintah dan daerah di seluruh Indonesia. Melalui ajang ini, KIP mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola informasi yang terbuka, adil, dan berdaya saing.
Pada akhirnya, energi bukan sekadar soal pasokan listrik atau harga BBM. Ia juga mencerminkan bagaimana negara membangun kepercayaan dengan warganya melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkeadilan. Dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat ikut serta dalam perjalanan menuju sistem energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Daftar Segera!
Bagi yang ingin mengikuti seminar dan pameran ini, pendaftaran sudah dibuka. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi terbaru dan berinteraksi langsung dengan para pakar di bidang energi, kelistrikan, dan keterbukaan informasi publik.
GoogleNews
