Listrik Indonesia | Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta perusahaan untuk memanfaatkan sumber energi yang lebih murah dan berasal dari dalam negeri. Hal itu disampaikan Darmawan dalam acara detikSore on Location: Indonesia Langgas Energi di Anjungan Sarinah, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Darmawan menjelaskan, arahan tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menjadi pedoman pengembangan ketenagalistrikan nasional. Dokumen tersebut dirancang untuk mendorong transisi energi menuju sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) serta menekan biaya produksi listrik.
“Ini energi yang dari BBM di PLN yang mahal-mahal harus dihilangkan. Diganti dengan energi yang lebih murah. Ini yang mahal diganti dengan yang murah ini. Kami sudah lihat, Bapak, arahan Pak Menteri (Bahlil) ini, yang mahal diganti dengan yang murah,” ujar Darmawan.
Selain menekankan efisiensi biaya, Bahlil juga meminta PLN memperkuat kemandirian energi nasional. Ia mendorong agar penggunaan energi impor dikurangi dan digantikan dengan sumber energi domestik seperti panas bumi, air, angin, dan surya.
“Energi yang tadinya impor digantikan dengan energi yang berbasis pada domestik. Katanya di sini adalah langgas, swasembada energi, ini siap laksanakan, Pak Menteri,” lanjut Darmawan.
Bahlil juga menyoroti pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan pulau-pulau terluar.
“Ini ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Menteri ngajak kita ke Papua, sampai pulau-pulau didatangi satu per satu, arahnya jelas. Ini, setiap saudara kita yang sudah merdeka 80 tahun tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan,” katanya.
Dalam RUPTL yang berlaku selama 10 tahun ke depan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 75 persen di antaranya bersumber dari energi baru terbarukan. PLN menyatakan siap menjalankan arahan tersebut untuk mendukung efisiensi sistem kelistrikan dan kemandirian energi nasional.
