PT PII Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025, Perkuat Tata Kelola Transparansi

Listrik Indonesia | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII kembali menorehkan prestasi gemilang. Badan usaha di bawah naungan Kementerian Keuangan RI ini meraih peringkat ketiga sebagai Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik dalam ajang Information Transparency Award 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta, Kamis (16/10). 

Ajang penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi badan publik yang dinilai transparan, inovatif, dan konsisten dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang berlangsung selama 14–16 Oktober 2025. 

Dalam pameran tersebut, PT PII menampilkan berbagai informasi mengenai dampak ekonomi dan sosial dari proyek-proyek infrastruktur yang dijamin perusahaan, pilar bisnis utama, serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) unggulan. Tak hanya itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang kuat turut menjadi perhatian dewan juri dan mendapat apresiasi tinggi. 

Plt. Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran perusahaan bersama Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan mandat penjaminan infrastruktur. 

Lebih dari sekadar penghargaan, capaian ini menjadi pijakan awal bagi kami untuk semakin memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik. Ke depan, PT PII berkomitmen menjadi badan publik yang lebih informatif dengan layanan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045, ujar Andre. 

Partisipasi PT PII dalam pameran tersebut juga menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sekaligus memperkuat implementasi Asta Cita, khususnya pada cita ke-6 terkait peningkatan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. 

Kami percaya penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat komitmen kami terhadap keterbukaan informasi publik dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, tutup Andre. 

Sebagai tambahan, acara penutupan pameran turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, dan organisasi publik dari seluruh Indonesia. Komisioner KIP RI sekaligus Ketua Dewan Juri, Rospita Vici Paulyn, menegaskan bahwa penghargaan keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga wujud kolaborasi antarinstansi dalam memperkuat budaya transparansi di tingkat nasional.