Listrik Indonesia | Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa agenda elektrifikasi nasional kini memasuki fase baru. Pernyataan tersebut ia sampaikan seusai melakukan pertemuan dengan PT PLN dalam rangka Penelaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap PLN di Kantor PLN, Kota Bandung, Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu, dikutip Kamis (11/12/2025).
Herman menjelaskan bahwa elektrifikasi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada ketersediaan penerangan di desa-desa, melainkan mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan berbasis listrik di rumah tangga.
“Ada target, tentu dalam elektrifikasi. Sekarang bukan hanya kepada sistem penerangan, tapi diarahkan kepada penggunaan seluruh yang berbasis energi listrik, termasuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.
Pada tahap awal, pemerintah memang memprioritaskan perluasan cakupan listrik untuk menjangkau desa-desa yang belum teraliri listrik. Herman menyebut, saat ia menjabat di Komisi VI DPR RI, rasio desa berlistrik berada pada kisaran 94 persen. Kini, capaian tersebut telah meningkat hingga sekitar 99 persen.
“Dulu masih 94 persen. Sekarang desa yang dijangkau listrik, baik melalui jaringan pembangkit terpusat maupun spot seperti genset dan solar panel, sudah hampir 100 persen,” katanya.
Meski demikian, ia menilai masih ada rumah tangga yang belum mendapatkan sambungan listrik. Karena itu, ia mengapresiasi program Jabar Caang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menargetkan pemasangan listrik bagi lebih dari 100.000 keluarga tidak mampu.
“Program Jabar Caang ini bagus. Ada lebih dari 100 ribu rumah tangga dialokasikan untuk dipasang listrik sebagai kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Selain program daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN juga melanjutkan program listrik desa sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik nasional. Herman menambahkan bahwa pada tahun ini program tersebut tidak lagi dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), tetapi melalui anggaran Kementerian ESDM.
“Karena PMN tahun ini tidak ada, maka dibiayai oleh Kementerian ESDM. Ke depan, bisa juga melalui dividen yang dikelola Danantara, yang memiliki kewenangan memberikan insentif atau alokasi anggaran,” jelasnya.
Ia juga mendorong PLN untuk tetap aktif menjangkau rumah-rumah yang belum memiliki sambungan listrik, sembari membuka peluang bagi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi langkah serupa dengan program Jabar Caang. Menurut Herman, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar elektrifikasi nasional tidak hanya selesai pada aspek penerangan desa, tetapi benar-benar merata hingga tingkat rumah tangga.
“PLN harus punya inisiatif menjangkau seluruh rumah yang belum terpasang listrik,” kata Herman.
Ia menegaskan bahwa percepatan elektrifikasi tahap berikutnya harus memastikan bahwa setiap rumah tangga mampu menikmati layanan listrik yang memadai dan berkelanjutan.
GoogleNews
