Current Date: Selasa, 11 Februari 2025

Kuota BBM Bersubsidi 2025 Diusulkan Sebesar 18,84 - 19,99 Juta KL

Kuota BBM Bersubsidi 2025 Diusulkan Sebesar 18,84 - 19,99 Juta KL
SPBU. (Dok: @satreskrim_polrestasurakarta)

Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengajukan usulan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta Kilo Liter (KL). Usulan tersebut meliputi minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL. Hal ini disampaikan Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (05/06/2024).

"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84 - 19,99 juta KL," ujarnya.

Arifin menjelaskan bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Subsidi ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan terhadap kelompok atau sektor yang berhak menerima manfaatnya. Pemerintah juga memperhitungkan perkembangan indikator ekonomi makro, seperti ICP dan nilai tukar Rupiah, dalam menentukan besaran subsidi tetap untuk Solar.

"Dalam RAPBN T.A. 2025, kami mengusulkan Subsidi Tetap untuk Minyak Solar sebesar Rp1.000 - Rp3.000 per liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah," kata Arifin.

Langkah ini diambil mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100 per liter, sementara Harga Jual Eceran hanya Rp6.800 per liter. Minyak solar masih banyak digunakan untuk transportasi darat, laut, kereta api, usaha perikanan, pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga menjaga harga jual eceran minyak solar sangat penting.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI, Nasril Bahar, mengungkapkan bahwa solar subsidi sering disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan. Disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi dan non-subsidi menyebabkan penyalahgunaan ini.

"Mereka membeli solar bersubsidi dengan harga murah dan kemudian menjualnya kembali ke industri pertambangan dengan harga yang lebih tinggi," terangnya.

Arifin juga menghimbau masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan.

"Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

#Kementerian ESDM

Index

Berita Lainnya

Index