Listrik Indonesia | Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dengan sisa waktu pemerintahan yang kurang dari dua bulan, pergantian ini dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja kementerian. Hal tersebut ia ungkapkan di Jakarta, Senin (19/08/2024).
Mulyanto menyebut bahwa pergantian Menteri ESDM ini justru terlihat lebih sarat muatan politik daripada substansi kerja.
“Itu (reshuffle) langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” ungkapnya.
Mulyanto juga menyoroti banyaknya pekerjaan rumah yang belum selesai di Kementerian ESDM, terutama terkait regulasi penting seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), dan RUU Minyak dan Gas Bumi (Migas). Ia menilai, pergantian menteri di masa akhir pemerintahan justru akan memperlambat penyelesaian regulasi tersebut.
Lebih lanjut, Mulyanto menekankan bahwa masalah utama yang perlu diperbaiki adalah tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, terutama antara Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM. Ia juga menyoroti kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal yang bersifat kronis dan struktural, serta masalah distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang tak kunjung tepat sasaran.
“Ini yang seharusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” jelasnya.
Mulyanto juga menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penertiban bidang kerja para menteri yang semrawut daripada mengganti menteri. Menjelang akhir masa tugasnya, pemerintah sebaiknya mulai bersiap-siap untuk memberikan jalan kepada Presiden Terpilih.
“Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk dan ugal-ugalan,” pungkasnya.
GoogleNews
