_(2).jpg)
Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya banyak 'setan' yang mengganggu proyek hilirisasi nikel, salah satu kebanggaan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ia ungkapkan pada Rabu (09/10/2024).
Bahlil menjelaskan bahwa meski Indonesia berhasil menjadi pemain terbesar di pasar nikel dunia, proyek ini tak lepas dari hambatan.
"Ini sekali lagi. Nah, tapi bukan gak ada setannya ya Bapak-Ibu semua. Ini setannya banyak sekarang. Untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia," ungkapnya.
Salah satu gangguan utama yang dihadapi adalah tekanan dari negara-negara lain, terutama Uni Eropa, yang berusaha menghambat langkah Indonesia dalam mengolah sumber daya mineralnya. Bahlil menyebutkan, sejak Indonesia menyetop ekspor bijih nikel, banyak negara yang mencoba membujuk Indonesia untuk tetap menjual bahan mentah.
"Jadi waktu kami menyetop ekspor ore nikel, di saat saya masih menteri investasi, ini rayuannya dimana-mana paling banyak. Kita dibawa oleh Uni Eropa ... Kita dirayu. Saya cek kenapa mereka dirayu kita sedemikian rupa. Ternyata Bapak-Ibu semua, nikel ini sekarang sudah masuk dalam kategori kritikal mineral," ujar Bahlil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mempromosikan hilirisasi nikel sebagai salah satu kebijakan andalannya yang telah terbukti meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.
Dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium di Jawa Timur, Jokowi mengungkapkan dari nilai ekspor Rp 33 triliun saat masih menjual bijih nikel, angka tersebut kini melesat menjadi sekitar Rp 510 triliun. Hal tersebut ia ungkapkan di Kendal, Jawa Timur, Rabu (07/07/2024).
"Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 billion nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun," ungkapnya.
Jokowi menekankan bahwa hilirisasi nikel adalah langkah strategis dalam membangun ekosistem besar untuk industri kendaraan listrik (EV).
Meski kebijakan ini mendapatkan gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Jokowi menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.
"Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun," jelasnya.
GoogleNews
