Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan mengambil alih sumur-sumur minyak idle yang tidak dioptimalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Langkah ini diambil karena pemanfaatan sumur idle dinilai penting dalam meningkatkan lifting minyak nasional.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menegaskan bahwa KKKS sebaiknya segera mengembalikan sumur-sumur idle tersebut kepada negara jika dianggap tidak lagi potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut ia ungkapkan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (11/10/2024).
"Jadi konsepnya siapa yang kurang. Ya kalau nggak potensial dan nggak bisa ya udah kembalikan aja gitu. Kemarin kan di pengembalian IUP itu kan ada kriterianya. Kalau RKAB nya gak pernah ada dan nggak diurus, jangan dipegang aja izinnya, dikembalikan dong, makanya dicabut," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya mengoptimalkan sumur-sumur minyak idle yang ada di Indonesia. Dari total 44.900 sumur minyak, hanya 16.500 yang aktif, sementara 5.000 sumur idle dinilai masih memiliki potensi untuk digenjot kembali. Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara BNI Investor Daily Summit, Rabu (09/10/2024).
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah siap mengambil tindakan tegas jika perusahaan, termasuk BUMN, jika tidak segera mengoptimalkan sumur-sumur tersebut.
Bahlil menegaskan, pemerintah tak segan mengambil alih sumur-sumur idle yang tak dikelola dengan baik oleh KKKS maupun BUMN. Sumur-sumur ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak yang lebih mampu meningkatkan produksi migas nasional.
"Kalau kemarin kita cabut tahun 2018 IUP, nah ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita," jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar konsesi sumur idle dipegang oleh BUMN, terutama Pertamina. Bahlil mengingatkan bahwa yang dibutuhkan negara adalah peningkatan produksi, bukan izin yang hanya disimpan tanpa dioptimalkan.
"Jangan digenggam dong, kita negara butuh gimana? Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN Ijin-ijinnya pun dibawa tidur. Negara gak butuh tidur. Negara butuh produksi," pungkasnya.