Listrik Indonesia | PT Pertamina (Persero) terus mempercepat transisi energi dengan mengembangkan energi bersih, terutama panas bumi. Namun, di tengah gembar-gembor ini, beberapa pertanyaan kritis perlu diajukan: sejauh mana efektivitas upaya ini, dan apakah semua pihak benar-benar merasakan manfaatnya?
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa Indonesia konsisten mengejar target Net Zero Emission (NZE). Dengan potensi panas bumi lebih dari 23 gigawatt, pemanfaatannya baru mencapai 2,5 gigawatt atau sekitar 11%. Angka ini menunjukkan ketimpangan besar antara potensi dan realisasi.
"Potensi Indonesia sangat besar, namun realisasi masih minim," kata Eniya dalam panel COP 29. Ia juga menyebutkan, pemanfaatan panas bumi dapat menurunkan emisi hingga 22 juta ton CO2 pada 2030.
Regulasi perizinan yang diklaim telah disederhanakan dan peningkatan return of investment (IRR) hingga 1,5% memang langkah maju. Namun, apakah kebijakan ini cukup menarik bagi investor, terutama di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global?
BACA JUGA: Hanya Dimanfaatkan 10%, Indonesia Tantang Investor Garap Potensi Panas Bumi Raksasa
Panas Bumi sebagai Baseload
CEO PT Pertamina Geothermal Energi Tbk (PGEO), Julfi Hadi, menyebut panas bumi sebagai baseload energi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. "Panas bumi adalah solusi untuk kebutuhan listrik bersih dan stabil," ujarnya.
Namun, proyeksi ini memerlukan investasi besar, mencapai 50 juta dolar AS untuk pengembangan hingga 10,5 GW. Mengingat rekam jejak proyek energi sebelumnya, ada risiko overpromising dan underdelivering.
Teknologi seperti Electrical Submersible Pumps memang menjanjikan efisiensi. Namun, seberapa luas teknologi ini diterapkan, dan apakah cukup untuk mereduksi risiko yang selama ini menjadi penghalang? Julfi menyebut pengembangan bisa dipangkas dari 10 tahun menjadi 5 tahun, tetapi bukti implementasi di lapangan masih terbatas.
Pertamina mengklaim bahwa inisiatifnya selaras dengan prinsip Environmental, Social, & Governance (ESG) dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).
BACA JUGA: PLN Gaet Investor Internasional untuk Proyek Hijau Besar-Besaran
Jalan Panjang Menuju Transisi Energi
Upaya Pertamina dan pemerintah untuk memanfaatkan panas bumi patut diapresiasi. Namun, tanpa perencanaan matang, pengawasan ketat, dan transparansi, ambisi ini bisa berakhir sebagai janji kosong. Pemanfaatan panas bumi yang optimal memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek-proyek ini.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam energi bersih, tetapi tantangan di lapangan tidak boleh diabaikan. Narasi sukses harus didukung data dan realisasi konkret, bukan sekadar klaim di atas kertas.
GoogleNews
