Listrik Indonesia | Sebagai ketua Satugas Tugas (Satgas) hilirisasi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan diminimalisir untuk digunakan pada proyek hilirisasi di Indonesia.
Menurutnya, APBN perlu diberi ruang fiskal sehingga dapat fokus pada program penting seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.
"Jadi biarlah APBN mengurus urusan rakyat, urusan makanan bergizi, kesehatan, infrastruktur, tapi yang urusan ekonomi dalam konteks hilirisasi, kita harus mencari, harus inovasi," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta. Senin (13/01/2025).
Karena itu, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bakal mencari sumber pendanaan lain, baik dari pasar modal maupun perbankan.
"Kita harus mencari uang dari swasta murni, bisa dari pasar modal atau dari perbankan," kata Bahlil.
Bukan hanya bank-bank BUMN, Eks-Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menegaskan perbankan swasta juga harus mau mengucurkan pembiayaan bagi proyek hilirisasi.
"Semuanya (BUMN dan swasta). Selama dia mau beroperasi di Republik Indonesia, dia ikut aturan main di Republik Indonesia," tegasnya.
Asal tahu saja, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi resmi pembentukan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam beleid itu, tertulis salah satu tugas Satgas ialah mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau APBN.
Meski sudah resmi diatur dalam Keprres Nomor 1 Tahun 2025, Bahlil menegaskan pihaknya tak akan mengandalkan uang negara dalam melancarkan proyek hilirisasi karena ada banyak program pemerintah yang lebih prioritas untuk menggunakan APBN.
"Contohnya PMN itu kan dari APBN. Kalau kemudian dikasih tanggung jawab itu (hilirisasi) ada di BUMN, katakanlah butuh equity yang cukup kan harus ada PMN, tapi opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir hilirisasi ini sekecil mungkin kita hindari pakai dana APBN," jabar Menteri Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menilai hilirisasi jadi proyek yang seksi bagi perbankan untuk menyaluran pembiayaan. Sehingga, tak perlu lagi ada usulan bunga yang lebih rendah bagi proyek hilirisasi.
"Itu tergantung IRR. IRR dalam hilirisasi kan bagus semua, rata-rata di atas 11%-12%. Kalau 11%-12% IRR, saya pikir tidak perlu ada intervensi bunga. Ada smelter nikel itu NPI kan 4-5 tahun sudah break even point (BEP), jadi ngapain pakai intervensi bunga," pungkasnya. (KDR)
