Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan global yang diadopsi pada Conference of the Parties (COP) 21 pada Desember 2015. Hal ini dinyatakan di tengah keputusan Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan posisi Indonesia saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI. "Komitmen kita pada Perjanjian Paris akan terus kita jalankan," tegas Yuliot.
Meski tetap berkomitmen, Indonesia juga akan mengkaji dampak dari keputusan Amerika Serikat tersebut. Menurut Yuliot, banyak program penyelamatan lingkungan di Indonesia yang mendapatkan dukungan dari AS, termasuk program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dirancang oleh International Partners Group (IPG). Program ini bertujuan menyediakan pendanaan iklim sebesar 20 miliar dolar AS.
“Bagaimana dampak dari keputusan ini masih perlu dikaji. Presiden Trump baru saja mengumumkan hal tersebut, sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya terhadap program-program yang sudah ada," ujar Yuliot.
Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris dikhawatirkan dapat memengaruhi semangat negara-negara anggota IPG lainnya seperti Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, Britania Raya, dan Irlandia Utara untuk melanjutkan kontribusi mereka terhadap pendanaan iklim. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen menjadi bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Langkah Indonesia ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan perubahan iklim membutuhkan kolaborasi dan tekad, meskipun dihadapkan pada tantangan besar di tingkat internasional.(KDR)
GoogleNews
