Sejarah dan Perkembangan Tarif Listrik di Indonesia

Listrik Indonesia | Tarif listrik adalah biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan listrik (seperti PLN di Indonesia) kepada pengguna listrik untuk konsumsi energi listrik mereka. Tarif ini biasanya diukur dalam satuan kilowatt-hour (kWh), yang merupakan jumlah energi yang digunakan oleh perangkat listrik per jam

Listrik telah menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia selama lebih dari satu abad, dengan tarif listrik memainkan peran kunci dalam kebijakan energi nasional. Sebagai instrumen strategis, tarif listrik tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi tetapi juga pergulatan politik dan sosial dalam menjamin akses energi terjangkau. Sejak era kolonial hingga reformasi pasca-1998, penetapan tarif listrik di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti subsidi pemerintah, biaya produksi, dan tekanan sosial. Artikel ini mengulas evolusi tarif listrik dari masa ke masa serta faktor historis yang membentuk kebijakan tarif listrik saat ini.

Evolusi Tarif Listrik di Indonesia

Era Kolonial (Awal Abad ke-20)

Listrik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1897 melalui perusahaan listrik swasta Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij (NIGM). Saat itu, tarif listrik ditetapkan sangat tinggi karena teknologi impor dan terbatasnya infrastruktur. Listrik hanya tersedia untuk kalangan elit Eropa dan pabrik-pabrik besar di kota-kota seperti Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang. Penetapan tarif listrik yang mahal ini membuat masyarakat pribumi hampir tidak memiliki akses, mencerminkan kesenjangan sosial-ekonomi era kolonial.

Pasca-Kemerdekaan (1945–1965)

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengkonsolidasi perusahaan listrik swasta dan kolonial. Pada 1961, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Peraturan Pemerintah No. 19, yang memonopoli penyediaan listrik. Namun, kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan yang buruk membuat pemerintah kesulitan membangun infrastruktur. Kebijakan tarif listrik saat itu tetap rendah untuk mendukung industrialisasi, meskipun subsidi belum terstruktur dengan baik.

Era Orde Baru (1966–1998)

Di bawah Presiden Soeharto, listrik dianggap sebagai alat untuk mendukung pembangunan nasional. Program Listrik Masuk Desa (1976) diperkenalkan untuk memperluas akses listrik ke pedesaan. Subsidi besar-besaran diberikan untuk menjaga tarif listrik tetap rendah, terutama bagi rumah tangga miskin. Namun, kebijakan ini menciptakan ketergantungan pada anggaran negara. Pada 1985, pemerintah pertama kali menaikkan tarif listrik sebesar 30% untuk mengurangi defisit PLN, yang memicu protes masyarakat.

Krisis Moneter 1998 dan Reformasi

Krisis moneter 1998 menghancurkan ekonomi Indonesia, termasuk sektor ketenagalistrikan. PLN mengalami kerugian akibat depresiasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar. Pada 2003, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 20, yang mengakhiri monopoli PLN dan memperkenalkan mekanisme penyesuaian tarif listrik berbasis formula (cost recovery). Tarif listrik mulai disesuaikan setiap tiga bulan berdasarkan inflasi, nilai tukar, dan harga batubara.

Era Kontemporer (2010–Sekarang)

Pada 2017, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 28/2017 yang menetapkan formula penyesuaian tarif listrik lebih transparan. Subsidi listrik difokuskan pada pelanggan 450–900 VA, sementara pelanggan menengah dan industri membayar tarif listrik penuh. Pada 2023, kebijakan subsidi terarah diperkuat untuk mengurangi beban APBN, di tengah kenaikan harga batubara global pasca-Pandemi Covid-19.

Faktor-Faktor Historis yang Membentuk Kebijakan Tarif Listrik Saat Ini

1. Politik Subsidi dan Tekanan Sosial

Sejak Orde Baru, subsidi listrik digunakan sebagai alat politik untuk menjaga stabilitas sosial. Pemerintah menghindari kenaikan tarif listrik drastis karena khawatir memicu kerusuhan, seperti yang terjadi pada 1985 dan 2022. Namun, subsidi yang tidak tepat sasaran seringkali membebani APBN. Misalnya, pada 2014, defisit PLN mencapai Rp 82 triliun akibat kebocoran subsidi ke pelanggan mampu.

2. Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil

Hampir 85% pembangkit listrik Indonesia bergantung pada batubara, gas, dan minyak. Fluktuasi harga komoditas ini secara langsung mempengaruhi tarif listrik. Krisis energi 2005–2008, ketika harga minyak dunia melonjak ke USD 140/barel, memaksa pemerintah menaikkan tarif listrik hingga 30% meskipun mendapat penolakan publik.

3. Infrastruktur dan Disparitas Wilayah

Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam mendistribusikan listrik ke 17.000 pulau. Biaya produksi di wilayah timur (seperti Papua dan Maluku) 2–3 kali lebih tinggi daripada di Jawa akibat jarak dan kepadatan penduduk. Hal ini menyebabkan tarif listrik di luar Jawa lebih mahal, memperlebar ketimpangan ekonomi.

4. Reformasi Regulasi Pasca-Krisis

Krisis 1998 menjadi momentum untuk mereformasi sektor ketenagalistrikan. UU No. 20/2003 membuka ruang bagi swasta untuk berinvestasi dalam pembangkit listrik. Kebijakan ini menciptakan tarif listrik yang kompetitif untuk industri, sementara rumah tangga tetap dilindungi subsidi.

5. Transisi Energi Terbarukan

Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon mendorong Indonesia mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. RUPTL 2021–2030 menargetkan 51,6% pembangkit dari energi terbarukan. Namun, biaya investasi yang tinggi untuk teknologi hijau berpotensi menaikkan tarif listrik dalam jangka pendek.

Kesimpulan

Sejarah tarif listrik di Indonesia adalah cerminan dari upaya pemerintah menyeimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Dari era kolonial yang elitis hingga kebijakan subsidi terarah saat ini, penetapan tarif listrik selalu dipengaruhi oleh kemampuan anggaran, tekanan global, dan tuntutan pemerataan. Faktor-faktor seperti ketergantungan pada batubara, disparitas wilayah, dan transisi energi hijau akan terus menjadi tantangan utama. Ke depan, kebijakan tarif listrik perlu lebih inklusif dengan memperkuat energi terbarukan dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Tarif listrik merupakan salah satu komponen biaya dasar yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan atau penurunan tarif listrik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap daya beli masyarakat.