Listrik Indonesia | Uskup Agung Ende, Paulus Budi Kleden, kembali menegaskan penolakan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang direncanakan beroperasi di wilayah Keuskupan Agung Ende (KAE).
Sikap ini disampaikan usai audiensi antara Keuskupan Agung Ende dengan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), PT PLN, PT Daya Mas Nage Geothermal, PT Sokoria Geothermal Indonesia, serta Pemerintah Kabupaten Ende pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Dalam pernyataan tertulisnya, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Ende, Frederikus Dhedhu, menyebut pertemuan berlangsung selama satu jam, dari pukul 10.00 hingga 11.00 WITA. Delegasi Kementerian ESDM diterima langsung oleh Uskup Agung Ende, Kuria Keuskupan Agung Ende, serta beberapa imam dari komisi terkait.
Menurut Frederikus, sikap Gereja Keuskupan Agung Ende sudah ditegaskan sejak 6 Januari 2025 dan kembali diperkuat dalam Surat Gembala Tahun Yubileum 2025 serta Surat Gembala Prapaskah 2025. “Penolakan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek geothermal di wilayah tersebut,” ujarnya.
Wilayah yang terdampak proyek geothermal ini mencakup beberapa daerah, antara lain Komandaru, Ndetusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedai, Bukapiting, Roma-Ujelewung, hingga Oyang Barang.
Sementara itu, proyek PLTP di NTT mencakup PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 20 megawatt (MW) dan nilai investasi Rp 101,8 miliar. Adapun PLTP Sokoria diproyeksikan menghasilkan 30 MW dengan biaya mencapai USD 212,85 juta. Kedua proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional 35.000 MW.
Meskipun proyek geothermal ini digadang-gadang sebagai solusi energi ramah lingkungan, Keuskupan Agung Ende tetap berpegang teguh pada sikapnya, mengingat berbagai pertimbangan sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi perhatian mereka.
GoogleNews
