Listrik Indonesia | PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), salah satu perusahaan pemurnian nikel terbesar di Asia Tenggara, dikabarkan tengah mengalami tekanan serius yang berpotensi berdampak besar pada operasionalnya.
Pabrik yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini dilaporkan telah memangkas produksi secara signifikan dan bahkan menghadapi kemungkinan penutupan total fasilitas pemurniannya.
Kabar ini muncul seiring dengan kebangkrutan perusahaan induknya, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd, pada pertengahan 2024, serta anjloknya harga nikel global yang semakin memperburuk situasi.
Pemerintah Beri Sinyal Akan Ada Takeover
Menanggapi kondisi ini, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebutkan bahwa permasalahan PT GNI berkaitan dengan situasi yang terjadi di China, negara asal perusahaan induknya.
"Itu ada problem di negara asalnya," ujar Faisol di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa akan ada proses pengambilalihan perusahaan, meskipun belum memberikan rincian mengenai pihak yang akan mengambil alih.
"Pasti akan ada takeover. Tunggu saja," katanya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib ribuan tenaga kerja PT GNI serta dampaknya terhadap industri nikel nasional, mengingat perusahaan ini merupakan salah satu pemain utama di sektor tersebut.
FINI Usulkan Penundaan Kenaikan Royalti
Di sisi lain, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) telah mengajukan usulan kepada pemerintah agar menunda pemberlakuan kenaikan royalti nikel. Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi pasar global yang tengah tertekan.
Saat ini, harga nikel di pasar internasional berada di titik terendah sejak 2020, ditambah dampak dari ketegangan perdagangan antara China dan Amerika Serikat.
Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan royalti sebaiknya ditunda untuk menjaga daya saing industri nikel dalam negeri.
"Untuk menjaga iklim investasi dan daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia di tengah situasi dunia yang tidak menentu, kami mengusulkan agar kenaikan royalti tidak dilakukan pada saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).
Menurut FINI, langkah ini tidak hanya akan menjaga stabilitas industri, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dengan ketidakpastian yang masih menyelimuti industri nikel, keputusan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan akan sangat menentukan arah masa depan sektor ini di Indonesia.
GoogleNews
