Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya hidrogen sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju target netral karbon pada 2060. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (16/4/2025).
Menurut Jisman, hidrogen berpotensi besar mendukung upaya dekarbonisasi sistem energi global dan menjadi salah satu pilar utama dalam peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE). "Hidrogen diharapkan menjadi salah satu kontributor utama dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon secara signifikan," ujarnya.
Indonesia, tambahnya, memiliki kekayaan sumber energi terbarukan (EBT) yang tersebar luas dan beragam, seperti energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, hingga energi laut. Potensi inilah yang dinilai sangat cocok untuk mendukung produksi green hydrogen, yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan energi atau sistem penyimpanan yang andal.
Jisman juga menekankan bahwa hidrogen bisa digunakan di sektor-sektor sulit didekarbonisasi, seperti transportasi jarak jauh, pelayaran, penerbangan, industri baja, pemanasan industri, serta sektor manufaktur. "Hidrogen bisa menjangkau sektor-sektor yang sulit digantikan oleh teknologi dekarbonisasi konvensional," jelasnya.
Pemerintah menargetkan pengembangan hidrogen ini bisa berkontribusi dalam pencapaian enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) dan NZE. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, hidrogen juga diproyeksikan sebagai komoditas ekspor yang bernilai strategis di masa depan.
“Pengembangan hidrogen ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap peningkatan pemanfaatan EBT, dekarbonisasi sektor transportasi dan industri, serta membuka peluang ekonomi baru lewat ekspor,” tambah Jisman.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong terbentuknya ekosistem hidrogen nasional, termasuk penyediaan infrastruktur strategis dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya, agar tercipta keekonomian hidrogen yang kompetitif.
“Ketika skala ekonomi terbentuk dan permintaannya meningkat, maka harga akan mengikuti menjadi lebih terjangkau. Ini kunci keberlanjutan ekosistem hidrogen di masa mendatang,” tutur Jisman.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) telah disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru dari PLN. Dalam RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas energi sebesar 71 gigawatt. Walaupun besarannya tetap, pemerintah mendorong peningkatan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional melalui dokumen tersebut.
“RUKN 2019–2038 memang perlu direvisi agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
