Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa rencana pemerintah untuk mengalihkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura ke negara lain tidak akan menyalahi kontrak dagang yang berlaku. Pasalnya, proses pengadaan BBM oleh Indonesia selama ini dilakukan melalui skema pasar spot, bukan kontrak jangka panjang.
"Impor BBM itu tidak berbasis kontrak jangka panjang. Skemanya spot barang tersedia, kita beli. Jadi tidak ada istilah pemutusan kontrak," kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Jumat (9/5).
Bahlil menuturkan bahwa proses pengalihan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Indonesia berpotensi mengurangi impor dari Singapura hingga 50–60 persen. Ia bahkan membuka kemungkinan pengalihan total di masa depan.
"Ini dilakukan secara bertahap. Sekarang bisa saja sampai 50–60 persen. Dan ke depan, kenapa tidak bisa nol?" ujarnya optimistis.
Menurutnya, harga BBM dari Singapura saat ini tidak lagi kompetitif jika dibandingkan dengan harga dari negara-negara Timur Tengah. Padahal, secara geografis, letak Singapura jauh lebih dekat dengan Indonesia.
"Saya cek, ternyata harganya setara dengan negara-negara Middle East. Kalau begitu, kenapa kita tidak ambil dari sumber lain saja?" jelasnya.
Langkah diversifikasi ini tak hanya dipertimbangkan dari sisi harga, tetapi juga dari aspek geopolitik dan geoekonomi. Pemerintah ingin menciptakan pola impor BBM yang lebih seimbang, dengan membuka ruang bagi negara lain untuk menjadi mitra dagang utama.
"Kita perlu menjaga keseimbangan dalam hubungan dagang dengan negara lain," pungkas Bahlil.
GoogleNews
